Satu Pulau Kosong Pun Harus Dipertahankan, Penentu Batas ZEE Laut Indonesia

Keterangan Gambar : Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, Dok.BNPP.


By admin bnpp 26 Okt 2021, 16:49:15 WIB

Satu Pulau Kosong Pun Harus Dipertahankan, Penentu Batas ZEE Laut Indonesia

JAKARTA - Indonesia harus menunjukkan eksistensinya di pulau-pulau terluar agar tidak diklaim oleh negara tetangga. Hal tersebut berlaku bagi pulau terluar berpenduduk maupun tidak berpenduduk.

Pada beberapa waktu yang lalu Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan alasan mengapa pulau-pulau terluar harus dijaga sebaik mungkin. Berkaca pada kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia harus lebih baik dalam menjaga pulau terluar agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi.

Menteri Tito menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar tersebut menentukan batas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif, dan hak untuk mengelola sumber daya alamnya, sehingga sangat penting bagi negara untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Negara tetap harus menunjukkan eksistensinya meski pulau terluar tersebut hanya berupa batuan. 

"Itu kira-kira kenapa pentingnya satu pulau kosong yang hanya merupakan batu, tetapi kemudian diambil oleh negara lain, berimplikasi pada batas kontinen yang menjadi batas wilayah negara dan batas ZEE untuk di laut," ujar Menteri Tito.

Untuk menjalankan amanat Menteri Tito terkait pulau-pulau terluar, BNPP bersama dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP akan melakukan ekspedisi ke pulau-pulau terluar yang masuk dalam wilayah Provinsi Banten dalam waktu dekat. 

Sebagai Provinsi yang lokasinya berada di Pulau Jawa, Provinsi Banten tidak terlalu tersorot memiliki kawasan perbatasan negara. Namun faktanya, Provinsi Banten memiliki pulau-pulau terluar di bagian selatan yang harus dilindungi keberadaannya.

BNPP telah melaksanakan Rapat Persiapan Ekspedisi Pulau-pulau Kecil di Provinsi Banten dan akan berkoordinasi dengan Gubernur Banten, K/L serta Pemda untuk mengonsolidasikan langkah-langkah persiapan pelaksanaan ekspedisi.

Sebagai informasi, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Diketahui ada 81 pulau di wilayah Provinsi Banten, yang terdiri dari 3 pulau berpenduduk dan 78 pulau tidak berpenduduk. Terdapat tiga pulau yang berkedudukan sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang, dan Pulau Guhakolak. Tiga pulau ini disebut berdekatan dengan Pulau Natal atau Christmas Island yang masuk dalam wilayah teritorial negara Australia. 

"Semua pulau tersebut telah bernama dan sebagian besar telah dilaporkan ke PBB. Dari 78 pulau tidak berpenduduk, terdapat 3 pulau yang berkedudukan sebagai PPKT, yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang, dan Pulau Guhakolak, yang ketiganya berada di wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang," ungkap Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, Selasa (26/10/2021).

Robert mengatakan selain menindaklanjuti arahan Menteri Tito, ekspedisi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar K/L dan Pemda serta integrasi program K/L dan Pemda dalam penanganan pulau-pulau kecil, baik pulau-pulau yang berkedudukan sebagai pulau-pulau terluar maupun pulau-pulau yang tidak berkedudukan sebagai pulau-pulau terluar serta untuk mengidentifikasi pulau mana saja yang sudah bernama dan belum memiliki nama di Provinsi Banten.

"Selain itu khusus untuk PPKT yang ada di Provinsi Banten, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dalam rangka penguatan hankam, khususnya terkait dengan kebutuhan sarpras hankam dan satuan pengamanannya khususnya satuan teritorial, serta konfirmasi atas keberadaan titik dasar (TD) dan titik referensi (TR) batas wilayah negara yang terdapat di pulau-pulau tersebut," pungkasnya.

Robert menyebut rencananya ekspedisi akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2021. Rencana tersebut mempertimbangkan kondisi cuaca kondisi gelombang laut pada bulan Oktober sampai awal April yang umumnya bisa mencapai ketinggian 4-5 meter, kondisi tersebut akan menyulitkan kapal untuk bisa bersandar pada dermaga di pulau-pulau yang akan dikunjungi.

(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,bnpp,
Social Share