Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran BNPP Tahun 2022

Keterangan Gambar : Mendagri, Muhammad Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP saat menghadiri Rapat Kerja dan RDP omisi II DPR dengan Mendagri, BNPP, DKPP, KPU, dan Bawaslu, di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021)


By admin bnpp 23 Sep 2021, 17:24:16 WIB

Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran BNPP Tahun 2022

JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp 247. 680.529.000, untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) BNPP tahun 2022.

Hal itu disepakati dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Mendagri, BNPP, DKPP, KPU, dan Bawaslu, dengan agenda Penetapan Pagu anggaran menjadi Pagu Alokasi Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022, di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Persetujuan pagu alokasi anggaran BNPP tahun 2022 disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, saat membacakan kesimpulan rapat diatas, dimana disampaikan pula bahwa atas persetujuan Komisi II DPR terhadap pagu anggaran definitif menyangkut alokasi di internal Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian secara proporsional sesuai dengan prioritas kebijakan dan program.

Penetapan pagu anggaran menjadi pagu alokasi anggaran RAPBN tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan RDP Komisi II DPR, di Hotel Aston Sentul, 25-26 Agustus 2021 dan tindak lanjut surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/11642/DPR RI/IX/2021 tanggal 6 September 2021.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP menjelaskan pengalokasian anggaran BNPP tahun 2022 tersebut untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 199.209.220.000 dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp 48.471.309.000.

"Program dukungan manajemen terbagi untuk belanja operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebesar Rp 76,106 miliar; belanja non operasional sebesar Rp 39,372 miliar; belanja pegawai Rp 36,614 miliar; belanja operasional pusat Rp 26,060 miliar; dan belanja modal Rp 21,057 miliar," ujarnya. 

"Kemudian untuk komposisi pengalokasian program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, pagu anggarannya sebesar 17,265 miliar; lalu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, pagu anggaran sebesar 18,146 miliar; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, sebesar 13,060 miliar," tambahnya.
 
BNPP juga bertanggung jawab pada lima proyek prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan dan keamanan (hankam); penyusunan perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarpras di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk; fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi Inpres 1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw; pelatihan penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di kawasan perbatasan; serta penyediaan listrik yang bersumber dari tenaga surya pada gedung pemerintah.


(Humas BNPP)

Related Tags
bnpp,
Social Share