BNPP Dorong Camat Perbatasan Negara Turun Langsung dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Keterangan Gambar : Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Balai Kampung Ninati, Perbatasan RI-PNG yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas, Babinsa, dan Babinkamtipmas (18/08/2021).


By admin bnpp 26 Agu 2021, 21:11:38 WIB

BNPP Dorong Camat Perbatasan Negara Turun Langsung dalam Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA - Sebagai pimpinan tingkat kecamatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat, Camat di perbatasan negara didorong untuk dapat menjadi ujung tombak melawan Covid-19 dengan turun langsung ke lapangan.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Restuardy Daud, pada acara Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri, dan berlangsung pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021.

Hal itu sejalan dengan isi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Beberapa wilayah Kabupaten/Kota di perbatasan negara saat ini ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 3 dan level 2. 

Pada kriteria level 2, Inmendagri telah menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

Para camat juga diminta untuk menjadi terdepan dalam menyebarluaskan informasi protokol kesehatan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas), serta turun langsung mendukung program pemerintah 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi agar tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity) masyarakat diwilayahnya.

Disinilah peran Camat perbatasan diperlukan untuk menjadi motor penggerak pemerintah tingkat kecamatan dalam menangani pandemi Covid-19.

Selanjutnya dalam Diklat ini Restuardy menegaskan kembali tentang pentingnya posisi dan peran strategis camat di perbatasan negara, karena para Camat Perbatasan mengemban tugas lebih dibandingkan Camat di wilayah lain yang bukan merupakan wilayah perbatasan negara. Tugas tambahan yang dipikul oleh Camat perbatasan antara lain seperti memelihara patok batas negara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kawasan perbatasan, bahkan tak jarang menjadi wakil atau duta dalam hubungan sosial budaya dengan masyarakat negara tetangga.

Kepada para camat yang hadir dalam Diklat tersebut, Restuardy mengatakan bahwa Camat juga memiliki peran untuk membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan oleh Kementerian/Lembaga terkait kepada Bupati/Walikota. Selain itu Camat juga dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan pemerintah pusat secara berjenjang untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara.

"Mereka juga punya ruang dan bahkan kewajiban untuk turut serta menjaga batas wilayah negara dan membangun kawasan perbatasan, itulah yang membedakan camat di daerah perbatasan dengan di daerah lain. Untuk itu sebagai unit pemerintahan atau garda terdepan di perbatasan, camat perbatasan diharapkan untuk berperan serta aktif bersama-sama masyarakat jaga dan bangun perbatasan baik dari aspek security maupun prosperity," kata Restuardy.

Dalam kesempatan itu juga Restuardy menjelaskan 4 arah strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan kawasan Perbatasan (PBWN-KP) hingga Tahun 2024, yakni diarahkan untuk: Pertama, Mewujudkan penetapan dan penegasan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; Kedua, Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; Ketiga, Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; serta Keempat, Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

"Prinsipnya pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI yang dapat dibanggakan," pungkas Restuardy.

(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,bnpp,
Social Share
Please Wait... | Cloudflare

Please wait...

We are checking your browser... getajaxx.com

Please stand by, while we are checking your browser...

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.