BNPP Audiensi dengan Pangdam IX/Udayana Terkait Survei Sarpras dan Pilar/Patok Batas Negara RI-RDTL
By admin bnpp 13 Okt 2021, 15:26:38 WIB

BNPP Audiensi dengan Pangdam IX/Udayana Terkait Survei Sarpras dan Pilar/Patok Batas Negara RI-RDTL

JAKARTA - Survei identifikasi kondisi sarana prasarana pengamanan perbatasan dan pilar/patok batas negara Indonesia yang berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) akan kembali dilaksanakan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan audiensi dengan  Pangdam IX/Udayana, Mayen TNI Maruli Simanjuntak, untuk mengoordinasikan pelaksanaan survei di wilayah cakupan dua Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon, menyampaikan hasil survei identifikasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi penguatan pertahanan keamanan perbatasan di Provinsi NTT dan bahan penyusunan Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) berbasis PKSN di Provinsi NTT.

"Dalam kesempatan audiensi, kami memaparkan beberapa aspek hankam perbatasan yang memerlukan pemotretan seperti Pos Pamtas eksisting dan rencana pengembangannya, dengan arahan jarak antar pos 20 km atau sesuai dengan kondisi fisik atau potensi kerawanan; jalan penghubung antar pos pamtas; pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan; serta pengerahan TNI dalam pengamanan perbatasan negara," ujar Robert dalam laporannya, Rabu (13/10/2021).

Dari audiensi dengan Pangdam dan pertemuan tim teknis setelah audiensi, telah terinventarisir beberapa masalah yang memerlukan dukungan BNPP untuk penyelesaiannya. Setelah audiensi dengan Pangdam IX/Udayana, Robert menugaskan tim teknis Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat untuk melanjutkan kegiatan koordinasi dengan Korem 161/Wirasakti, Kupang, dan Satgas Pamtas di dua PKSN yang ada di Povinsi NTT.

Robert menambahkan bahwa hasil dari audiensi dan survei ini akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, dan Sekretaris BNPP, Restuardy Daud.

"Hasil audiensi dan survei identifikasi sarana prasarana pengamanan perbatasan dan pilar/patok batas RI-RDTL ini akan kami laporkan segera secara tertulis kepada Bapak Menteri dan Bapak Sekretaris," pungkasnya.

(Humas BNPP)

Related Tags
pksn,perbatasan,bnpp,
Social Share