BNPP Akan Koordinasikan Pembangunan dan Optimalisasi SKPT Saumlaki Bersama Kementerian/Lembaga
By admin bnpp 25 Jun 2021, 18:19:20 WIB

BNPP Akan Koordinasikan Pembangunan dan Optimalisasi SKPT Saumlaki Bersama Kementerian/Lembaga

SAUMLAKI - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP terkait pembangunan dan optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. 

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, F. Gatot Yanriyanto, baru-baru ini usai mengunjungi lokasi SKPT Saumlaki bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, pada Selasa (15/6/2021).

Dalam kunjungan tersebut Gatot menyampaikan SKPT Saumlaki ditargetkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai target tersebut ada banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan, kelembagaan, dan hal-hal yang terkait dengan pengiriman hasil komoditi perikanan. 

Gatot menilai jika SKPT Saumlaki dapat dioperasikan secara optimal, nantinya juga dapat mendukung pengembangan ekonomi di Kab. Kep. Tanimbar dan mewujudkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru. Tindak lanjut dari kunjungan ini, BNPP akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk pengembangan SKPT Saumlaki.

"Jadi yang jelas setelah kunjungan ini akan ada tindak lanjut agar tidak selesai di tempat ini, kita terus melaksanakan komunikasi dan koordinasi," ujar Gatot.

Secara terpisah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, mengatakan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, pihaknya akan mendukung penuh pengoptimalan SKPT Saumlaki. 

"Dukungan pemerintah daerah dalam rangka mengoperasikan kembali SKPT di Ukularan ini, aset ini sudah kita serah terimakan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 4 tahun yang lalu. Kemudian dukungan pemerintah daerah yang lain tentu juga akan kita lakukan dalam hal penyiapan SDM di bidang perikanan untuk mengoperasikan SKPT di sini, berikut dengan hal-hal yang nanti menyangkut dengan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bila ada masalah sosial yang muncul itu tentu juga menjadi tanggung jawab kita," kata Petrus.

Sebagai informasi, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah memiliki sejumlah program untuk mengoptimalkan keberadaan SKPT Saumlaki. Diantaranya peningkatan produksi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan dan perbaikan armada penangkapan ikan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan pengawasan.

Adapun perkembangan pelaksanaan SKPT Saumlaki di tahun 2021 ini meliputi tahap penyusunan AMDAL, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut, penyiapan dokumen WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan), lelang konstruksi dan konsultan pengawas, serta operasional Ukurlaran.

(Humas BNPP)

Related Tags
pksn,perbatasan,bnpp,
Social Share