Baru dilantik di BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Langsung Tancap Gas

Keterangan Gambar : Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Komjen Paulus Waterpauw pada acara Power Breakfast Radio Elshinta News and Talk, senin (25/10/2021).


By admin bnpp 25 Okt 2021, 15:03:07 WIB

Baru dilantik di BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Langsung Tancap Gas

JAKARTA - Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw menyadari mengelola perbatasan negara tidak bisa dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saja, tapi juga harus dilakukan bersama-sama antar Kementerian/Lembaga yang ada di bawah koordinasi BNPP. Hal itu disampaikannya pada acara Power Breakfast Radio Elshinta News and Talk, senin (25/10/2021).

"Untuk itu kami mensinergikan teman-teman dari Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat paling rendah, diantaranya itu," ujar Paulus, yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua ini.

Sejak dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Paulus langsung tancap gas dengan melaksanakan fungsi BNPP, yaitu mengoordinasikan 27 Kementerian/Lembaga anggota dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara untuk menangani berbagai masalah di perbatasan. 

Luasnya wilayah membuat Indonesia memiliki masalah-masalah perbatasan baik perbatasan laut, darat, maupun udara. Sebagai bagian dari BNPP, Paulus mengatakan akan ikut berpartisipasi dalam mensinergikan K/L anggota BNPP terkait pengelolaan potensi kawasan perbatasan.

BNPP mempunyai tiga kedeputian yang salah satunya dipimpin oleh Komjen Paulus (Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan), dua kedeputian lainnya adalah Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 

Paulus menuturkan bahwa BNPP akan mengkoordinasikan K/L anggota BNPP untuk memajukan kawasan perbatasan dari segi ekonomi, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertahanan keamanan, pembangunan Sumber Daya Manusia, menggali potensi Kecamatan Perbatasan, dan lain sebagainya. 

Paulus juga menyampaikan dalam waktu dekat BNPP akan bertemu dengan Gubernur Banten serta Bupati Pandeglang terkait penanganan pulau-pulau terluar yang masuk ke dalam Provinsi Banten dan berbatasan dengan Pulau Natal atau Christmas Island yang masuk dalam wilayah teritorial negara Australia. 

Provinsi Banten disebut memiliki 81 pulau-pulau terluar, dimana dari 81 pulau itu 3 diantaranya berstatus sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang juga telah ditetapkan di dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang 111 PPKT.

"Kaitannya dengan pulau di Pandeglang dekat Christmas Island Australia, saya pikir itu kemarin yang jadi atensi Bapak Mendagri untuk waktu cepat ini kita juga akan bekerja dengan Bapak Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang bagaimana mengatasi hal-hal yang terkait dengan pulau-pulau ini. Cukup banyak dan itu rawan kalau tidak di tangani dengan serius," pungkasnya.

Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat, 25 Oktober 1963, ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 pada Pasal 11 D, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, inventarisasi potensi sumber daya, koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan.
 
(Humas BNPP)

Related Tags
bnpp,
Social Share