14 Kabupaten Perbatasan Masuk dalam Rancangan Perpres Stranas PDDT 2020-2024

Keterangan Gambar : Ilustrasi kabupaten perbatasan yang masuk dalam rancangan Peraturan Presiden (Dok BNPP)


By admin humas 30 Jul 2021, 20:07:12 WIB

14 Kabupaten Perbatasan Masuk dalam Rancangan Perpres Stranas PDDT 2020-2024

JAKARTA - 14 Kabupaten Perbatasan termuat dalam dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) tahun 2020-2024 yang sudah memasuki tahap akhir penetapan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dan sebanyak 48 persen berada di Provinsi Papua. Mayoritas ketertinggalan di kabupaten tersebut disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana.

Penjabaran diatas diperoleh dari hasil pertemuan koordinasi tindak lanjut penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) PPDT tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara daring yang diikuti oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bakri Siddiq, pada Rabu (28/7/2021).

"Wilayah Papua yang beririsan dengan Stranas PPDT terdiri dari lima kabupaten yaitu Bouven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, Supiori, dan Asmat, serta satu kabupaten dari Papua Barat yaitu Kabupaten Tambraw," ujar Bakri.

Tidak hanya wilayah Papua dan Papua Barat, tetapi masih terdapat dua provinsi perbatasan dalam Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2020-2024 yaitu Provinsi Maluku yang terdiri dari Kabupaten Aru dan Maluku Barat Daya serta Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Kabupaten Kupang, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Malaka. Sehingga total empat provinsi dan 14 kabupaten yang beririsan dengan Stranas PPDT tahun 2020-2024.

Sebagai langkah penjabaran dari Stranas PPDT tahun 2020-2024, pemerintah juga secara simultan melakukan penyusunan rancangan RAN PPDT tahun 2022 yang berfokus pada percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

"Kita berharap dengan segera ditetapkannya Perpres tentang Stranas PPDT tahun 2020-2024 dan RAN PPDT tahun 2022 khususnya di wilayah perbatasan, dapat melengkapi target pembangunan yang belum terlaksana, sehingga mampu menjawab pemenuhan kebutuhan kritis di tingkat wilayah maupun masyarakat perbatasan," imbuhnya.

Stranas PPDT tahun 2020-2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyusunan Stranas PPDT ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hasil konsultasi bersama Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.


(Humas BNPP)

Related Tags
perbatasan,
Social Share
Please Wait... | Cloudflare

Please wait...

We are checking your browser... getajaxx.com

Please stand by, while we are checking your browser...

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.