Menu
RSS

CSR Berperan Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

BNPP - Dalam rangka mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara, diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat luas dalam proses pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan negara.
 
Salah satu bentuk dan mekanisme peran serta masyarakat dimaksud adalah melalui instrumen pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti diatur dalam dalam UU 40/2007 tentang perseroan terbatas, dan PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas.
 
"BUMN melalui dana CSR berperan serta dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan," kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Asnil, dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dalam Rangka Pengelolaan CSR Untuk  Optimalisasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat TA 2018, di Jakarta,  Senin (22/10).
 
Selain BUMN, upaya kerjasama juga dilakukan bersama kementerian lain seperti Kemenkop dan UKM untuk penguatan permodalan, Kemneterian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pendampingan tenaga pertanian dan perikanan serta pemerinbtah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) untuk bimbingan teknis.
 
"Juga dilibatkan dari perguruan tinggi untuk program kuliah kerja nyata, penelitian dan pengabdian masyarakat," ujarnya.
 
Upaya ini dinilai sebagai penunjang dari percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan.
 
Pertemuan ini dihadiri sembilan perwakilan BUMN (Pertamina, BRI,Perhutani, PN, Mandiri, Pelni, PT Timah, Bulog, sucofindo, Antam) dan tiga perusahaan swasta nasional (Freeport, Adaro, MNC).
 
 
(Humas BNPP)

Plt Ses BNPP: 'Beranda Negara' Harus Terlihat Baik, Termasuk Dari Segi Aturan

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengapresiasi pelayanan di PLBN Skouw yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Petugas di PLBN Skouw diminta tetap memaksimalkan perannya masing-masing, agar aktivitas perlintasan orang maupun barang berjalan aman dan terkendali sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
 
"Sebagai negara berdaulat, (wilayah) perbatasan ingin dijadikan beranda negara. Maka harus baik, termasuk dari segi aturan," kata dia dalam kunjungan kerja di PLBN Skouw, Jayapura, Papua, Minggu (14/10). 
 
Dia menegaskan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dikelola oleh pemerintah pusat dan setiap keputusan dari pemerintah pusat harus dijalankan oleh jajaran pemerintah daerah. 
 
Sigit juga menjelaskan bahwa BNPP yang dibentuk sejak delapan tahun lalu bertugas untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan negara, melalui koordinasi dengan 27 kementerian/lembaga/ (K/L) dan pemda di  perbatasan.
 
Maka, diperlukan sinergitas bersama antara K/L, pemda di perbatasan, bahkan masyarakat sekitar, agar kawasan perbatasan kedepannya menjadi maju melalui upaya jaminan keamanan dan kesejahteraan warga.
 
Pada kesempatan ini Plt Ses BNPP berdialog dengan sejumlah petugas pelayanan di PLBN Skouw. Turut hadir Kepala Bidang PLBN Skouw Yan Z Numberi, petugas karantina, bea cukai, imigrasi, dan TNI-Polri.
 
 
(Humas BNPP)

Ini Bahan Masukan Dalam Penyusunan Renaksi Pengelolaan Potensi Laut TA 2020

BNPP - Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Anny Julistiani memaparkan bahan masukan penyusunan rencana aksi (Renaksi) pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut Tahun Anggaran (TA) 2020.
 
 
Sembilan poin pendukung dijadikan sebagai acuan dalam bahan masukan penyusunan Renaksi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut untuk TA 2020 yaitu indikasi program rencana tata ruang kawasan perbatasan negara (enam Perpres RTRKPN yang telah disusun), RDTR kawasan perbatasan negara pada 10 PKSN (lima PKSN di laut), RDTR kawasan perbatasan negara pada 187 Lokpri (RDTR Lokpri laut yang telah disusun dokumen teknisnya).
 
"Disamping itu ada hasil evaluasi rencana aksi kementerian/lembaga 2015-2019 (rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019), indikasi program business plan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut," kata Anny, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/10).
 
Kemudian, lanjut dia, database potensi kawasan perbatasan laut, isu strategis (dinamika aktual) yang berkembang di kawasan perbatasan laut, usulan kebutuhan daerah perbatasan laut dan penjabaran sasaran RPJMN 2020-2024 (sedang disusun kajian akademis penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2020-2024).
 
Selain itu, dia juga memaparkan beberapa upaya penyelesaian persoalan dalam penyusunan rencana aksi. Diantaranya, konsistensi terhadap proses penyusunan rencana aksi mengikuti atau mempedomani tahapan (mekanisme) penyusunan rencana aksi sesuai Peraturan kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
 
"Kemudian dukungan kebijakan afirmativ berupa regulasi budgeting yang dapat mengikat/mendorong pemda dan K/L untuk mengalokasikan program dan anggaran di Lokpri kawasan perbatasan," tuturnya.
 
Lalu perlunya pedoman (acuan program) dan anggaran pengelolaan perbatasan negara yang lebih operasional dan komprehensif sehingga dapat mengarahkan atau mengikat K/L untuk mengalokasikan program dan anggaran di lokpri secara terpadu dan berkelanjutan.

 

(Humas BNPP)

Sebanyak 23 Kabupaten/Kota Usulkan Renaksi TA 2020

BNPP - Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gatot Yanrianto mengatakan sebanyak 23 (daerah) kabupaten/kota di wilayah perbatasan telah menyampaikan usulan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun Anggaran 2020.
 
 
Puluhan kabupaten/kota ini adalah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Kupang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, kabupaten Berau, Kabupaten Sangihe.
 
"Kemudian Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Aru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis," kata Gatot di Semarang, Jumat (19/10).
 
Selain itu ada juga Kabupaten Dumai (usulan program PUPR), Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Rokan Hilir (usulan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kabupaten Natuna, Kabupaten Morotai, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, kabupaten Nunukan, Kabupaten Sabu Raijua dan Kota Batam.
 
Output dari kegiatan Renaksi tahun 2020 adalah terlaksananya pola koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antara pemda dengan lintas kementerian/lembaga (K/L) melalui pembahasan bahan masukan Renaksi tahun 2020. Selin itu juga terbahasnya pokok-pokok permasalahan dan tersusunnya bahan masukan (dokumen) rancangan (draft) awal Renaksi potensi kawasan perbatasan laut TA 2020.
 
Meski demikian, ada juga beberapa daerah yang belum menyampaikan usulan Renaksi TA 2020, yaitu Kabupaten Malaka, kabupaten Raja Ampat, Kota Sabang, Kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten  Talaud, Kabupaten Supiori.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.