Menu
RSS

Deputi BNPP Dilantik Sebagai Pj Gubernur Kaltim, Mendagri Ingatkan Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa suksesnya sebuah provinsi tidak hanya dilihat dari sisi stabilitas melainkan juga dari pertumbuhan ekonominya.

 

Demikian dikatakan Tjahjo dalam sambutannya usai melantik Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (22/9).

Selain itu, mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan penyerapan anggaran yang maksimal juga menjadi poin penting dari kesuksesan sebuah provinsi.

Hal ini dikatakan dalam upaya untuk meningkatkan percepatan pemeratan pembangunan dan kesejahteran rakyat. 

"Untuk mencapai hal ini sinergi dengan daerah, dengan semua elemen itu harus dibangun. Musrembangnya.  Libatkan perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat dan semua pihak, sehingga membangun sebuah pola pikir dan pembangunan yang lebih komprehensif dan integral," ucap dia.

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengingatkan Pj Gubernur Kaltim agar dalam masa mengisi kekosongan jabatan gubernur definitif, menjaga stabilitas di Kaltim tetap berjalan dengan baik.

Kemudian memastikan program strategis pemerintah pusat seiring dengan program yang jadi skala prioritas di provinsi Kaltim serta kabupaten/kota-nya.

"Jadi tugas penjabat gubernur walaupun singkat, menjamin pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, tidak ada kekosongan di Provinsi Kaltim," katanya.

Hal lain yang juga perlu dilakukan dalam waktu singkat ini adalah berkoordinasi dengan Sekda dan jajarannya, bangun komunikasi dengan DPRD, Forkompimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas dan media.

Awang Faroek yang merupakan Gubernur Kaltim terpilih periode 2013-2018, habis masa jabatannya pada Desember 2018 mendatang. Dia mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan anggota legislatif (DPR) periode 2019-2024

Provinsi Kalimantan Timur diketahui merupakan kawasan perbatasan negara yang berbatasan dengan Malaysia. Terdapat ratusan desa di 15 Kecamatan dan tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak (Malaysia).

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Deputi BNPP Dilantik Jadi Penjabat Gubernur NTT, Mendagri Minta Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Warga

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Robert Simbolon berkoordinasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan perbatasan, dalam hal ini yang ada di Provinsi NTT.

 

Tjahjo mengungkapkan bahwa saat ini sudah berdiri megah dan indah tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (di Kabupaten Malaka) dan Motaain (di Kabupaten Belu).

"Ketiga PLBN secara fisik (bangunan) sudah lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo dalam acara Pelantikan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi NTTserta Peresmian Komisi Independen Pemilihan Aceh 2018-2023, di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/7).

Perwujudan kesejahteraan melalui koordinasi dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga roda perekonomian semakin bergerak dan berdampak langsung terhadap warga, khususnya di NTT. Selain itu, Pj gubernur juga diminta mengupayakan pembangunan perumahan untuk warga yang sebelumnya berjuang dan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo yang juga Kepala BNPP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018, Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni. Keduanya dinilai telah bekerja keras dan secara bersungguh-sungguh membangun NTT. 

"Selesainya tugas sudah menunjukkan hasil percepatan pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Tjahjo.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Nawacita-nya melaksanakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dan bukan Jawa-sentris. 

"Termasuk di NTT. rekor terbesar bangun irigasi dan 5 bendungan terbesar. Potensi-potensi wisata seperti Labuan Bajo bisa diwujudkan dengan baik yang didukung DPRD,tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lainnya."

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni, habis masa jabatannya pada Senin, 16 Juli 2018. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Robert Simbolon sebagai Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih pada September 2018 mendatang.

Robert Simbolon adalah Deputi I BNPP yang khusus membidangi urusan lintas batas wilayah perbatasan negara. Selain birokrasi, beliau dikenal berpengalaman dan memahami persoalan yang ada di perbatasan, utamanya yang berkaitan dengan penegasan batas wilayah (laut, darat, udara) dengan negara tetangga.

NTT masuk dalam salah satu kawasan perbatasan negara yang juga menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Terdapat 7 kabupaten/kota di NTT diantara 187 lokasi prioritas 2015-2019 (Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sabu Raijua). Selain itu, terdapat 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah dipoles menjadi megah dan indah yang terletak di Motaain, Motamasin, dan Wini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Eks Deputi BNPP Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sumut

  • Diterbitkan pada berita

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

 

Eko dilantik menggantikan gubernur sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir pada 17 Juni lalu. Mendagri berpesan agar Eko selalu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kondusifitas di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam hal keamanan jelang Pilkada serentak Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

"Berkoordinasi tentang pengamanan kamtibmas dengan TNI dan Polri juga instansi lain," kata Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Diketahui, Selain menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko juga merupakan salah satu penggagas berdirinya BNPP dan menduduki posisi Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Eko Kemudian meninggalkan BNPP setelah ditetapkan sebagai Dirjen BAK Kemendagri definitif pada 2017 silam.

Eko mengemban jabatan ini hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, pada akhir tahun ini.

Hadir pada pelantikan ini Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Dirjen Otda Kemendagri Sony Sumarsono serta pejabat pemda setempat.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.