Menu
RSS

Susun Instrumen, Penataan Ruang Jadi Koordinator Perencanaan Kawasan Perbatasan Utama

Susun Instrumen, Penataan Ruang Jadi Koordinator Perencanaan Kawasan Perbatasan

BNPP - Kementerian Agararia dan Tata Ruang (ATR) sedang menyusun instrumen tentang penataan ruang kawasan perbatasan yang isinya menjaga fungsi ruang dari kawasan perbatasan.

 

 

Penyusunan instrumen dimaksudkan untuk mensinergi potensi yang ada di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

"kita saat di Nusa Tenggara Timur (NTT) melihat potensi yang bisa kita sinergikan mengikuti perkembangan wilayah dan wilayah yg mempengaruhi kedua belah pihak (Indonesia dengan Timor Leste)," kata Ses Ditjen PPRPT Kementerian Agraria dan Tata Ruang Andi Renald, saat Rapat Penyusunan Bahan Masukan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 Bidang Penataan Ruang, di Batam, Kamis (15/11).

Pihaknya juga sudah menyerahkan draf Raperda mengenai instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan perbatasan kepada pemda setempat di NTT. Kementerian ATR sudah menyiapkan materi teknis terkait pengendalian pemanfaatan ini, dan hanya menunggu payung hukumnya saja. 

Sementara, Kepala Sub Direktorat Tata Ruang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) Rinella Tambunan diwakili Staf Khusus Riani Nurjanah, menyebut isu strategis pada tahun 2015-2019 yang harus diselesaikan, khususnya  terkait penataan ruang, yaitu integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

"Karena penataan ruang yang mengkoordinasikan bagaimana perencanaan kawasan perbatasan dapat dilaksanakan," kata dia.

Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus didasari tiga (3) pendekatan yaitu keamanan, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2015-2019 telah memasukan strategi untuk meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan rencana tata ruang.

"Untuk 2015-2019 kita fokus pada 187 lokasi prioritas (lokpri) yang sampai saat ini mungkin belum dapat dikerjakan seluruhnya, sehingga jadi bahan evaluasi di tahun 2020-2024." 

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 19 November 2018 03:30
Info for bonus Review William Hill here.