Menu
RSS

Penilaian Perilaku Kerja ASN 360 Derajat Utama

Penilaian Perilaku Kerja ASN 360 Derajat

BNPP - Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Neny Rochyany, menyebut penilaian perilaku kerja tidak hanya bisa dilakukan oleh atasan, melainkan juga bisa juga dilakukan oleh rekan kerja bahkan bawahannya.

 

 

Penilaian perilaku kerja ini diatur dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Perka BKN 1/2013.

"Beberapa instansi sudah mengembangkan aplikasinya. Sistem ini disebut penilaian perilaku kerja 360 derajat," kata Neny, dalam acara Pembinaan Kepegawaian terkait Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di kantor BNPP, Jakarta, Kamis (8/11).

Menurutnya, instansi bisa mengembangkan aplikasi sendiri terkait penyusunan SKP di masing-masing unit kerjanya. Kinerja indivdu yang termasuk dalam penilaian SKP harus berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Pada prosesnya siklus manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut serta reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

"Setiap ASN  wajib membuat buku catatan  penilaian perilaku kerja PNS untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala dan perilaku kerja PNS yang memudahkan terkait evaluasi dan monitoring capaian SKP dan perilaku kerja pada saat PNS tersebut mutasi," katanya.

Berdasarkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25 persen-50 persen, (ASN) diberi hukumkan sedang. Kemudian apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun dibawah 25 persen diberi hukuman berat.

Dijelaskan, proses penyusunan SKP terdiri dari rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja, organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan.

Untuk tata cara penyusunan SKP JPT Madya mengacu pada Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dijabarkan sesuai tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas sebagai JPT Madya. Begitupun dengan SKP JPT Pratama, SKP pejabat administrator, SKP pejabat pengawas, SKP pelaksana dan SKP fungsional.  

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.