Menu
RSS

Peran Aktif K/L dan Pemda Demi Mewujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara Utama

Peran Aktif K/L dan Pemda Demi Mewujudkan Perbatasan Sebagai Beranda Negara
BNPP - Dalam mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda (halaman depan) negara, pemerintah berharap kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan peran aktif pemerintah daerah (pemda) perbatasan melalui pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR di kawasan perbatasan.
 
 
"Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019," kata Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto dalam sambutannya diwakili Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud, dalam Rapat Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur bidang Perdagangan dan bidang PUPR Kawasan Perbatasan Tahun 2018, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (11/10).
 
Perka BNPP ini menetapkan 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang berada di 41 Kabupaten pada 13 Provinsi. Disamping itu juga telah ditetapkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai upaya menumbuh kembangkan wilayah tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan sekitarnya. 
 
Agenda strategis ini memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang.
 
"Terutama pada kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; daerah tertinggal dan terpencil, desa-desa tertinggal serta daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik," ujar dia.
 
Dilanjutkan, guna kepastian pelayanan program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan Tahun Anggaran 2015-2018, diharapkan peran aktif pemda di perbatasan dalam mengklarifikasi atau mengkonfirmasi rincian anggaran Tahun 2015-2018, Bidang Perdagangan dan Bidang PUPR di Kawasan Perbatasan. 
 
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi Kesra Heru Cahyono menambahkan,  maksud dari pertemuan ini untuk mengkonfirmasi program (kegiatan) dan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan yang dibiayai dengan mekanisme DAK tahun 2015-2018.
 
"Sementara, tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya data rincian program (kegiatan) dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang perdagangan dan bidang PUPR kawasan perbatasan yang dibiayai dana DAK tahun 2015-2018," katanya.
 
kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pejabat dari 41 kabupaten/kota, khususnya dinas (bagian) perbatasan, dinas perdagangan dan dinas PUPR.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSenin, 05 November 2018 11:18
Info for bonus Review William Hill here.