Menu
RSS

Upaya Penegasan Batas Wilayah Untuk Kedaulatan Negara Utama

Deputi bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon Deputi bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon

BNPP - Penegasan batas wilayah negara di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terus dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi intens dengan pihak terkait serta negara yang berbatasan langsung dengan RI.

 

Wilayah perbatasan yang merupakan kedaulatan negara, menjadi penting untuk dipertahankan demi menjaga potensi sumber daya alam dan memajukan masyarakat yang ada didalamnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui koordinasi kementerian/lembaga, forum diskusi dengan para ahli, hingga komunikasi dengan negara tetangga.

"Kalau dalam kajian border management atau sekarang populer dengan ilmu limnologi, ada istilah di tahun 80-an era penarikan pembentukan batas negara. Peta dunia jadi berubah jauh, yang tadinya sedikit, sekarang banyak sekali," kata Deputi bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon dalam Pembahasan Rencana Aksi Penanganan dan Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Ri-Malaysia Sektor Timur, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/5).

Disebutkan negara Yugoslavia dengan proses yang terjadi kala itu, kini terbagi menjadi beberapa negara. Kemudian Cekoslovakia dan Uni Soviet (Rusia). Hasil yang diperoleh dari terpecahnya negara-negara tersebut, lanjutnya, sebagian besar melalui meja perundingan. Sehingga pada perkembangannya kini dikenal juga istilah border diplomacy (diplomasi perbatasan). Melihat fenomena empirik yang terjadi, dikatakan bahwa banyak orang cenderung mengamini kemutlakan Uti Possidetis Juris (negara merdeka mewarisi wilayah yang diwariskan oleh penjajahnya).

Terkait itu, diperlukan juga sebuah catatan yang berisi historical record untuk mengetahui perkembangan seperti apa upaya penyelesaian OBP sejak tahun 1978. Selain itu, perlu menjadi perhatian soal bagaimana pemetaan bila saatnya nanti diambil keputusan mengenai penegasan batas wilayah negara. 

"Sehingga keputusan betul-betul didasarkan pada jejak sejarah yang benar, dan juga kekinian metode dan teknologi yang kita miliki untuk menghasilkan data teknis agar bisa digunakan dalam perundingan batas wilayah negara," katanya.

 

(Humas BNPP)

Info for bonus Review William Hill here.