Menu
RSS

BNPP Terapkan Langkah Cepat Realisasikan PLBN di Kawasan Perbatasan Utama

BNPP Terapkan Langkah Cepat Realisasikan PLBN di Kawasan Perbatasan

Instruksi Presiden (Inpers) nomor 6 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bersama sarana dan prasarana (sarpras) penunjang di kawasan perbatasan, menyatakan agar diambil langkah terobosan pembangunan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan 7 PLBN terpadu dan sarana prasarana (sarpras) penunjang di sejumlah kawasan perbatasan.

 

Sejalan dengan itu, sebanyak 16 kementerian/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) serta 10 kepala daerah diinstruksikan untuk membantu percepatan pembangunan 7 PLBN di sejumlah lokasi kawasan perbatasan.

Ke-7 PLBN yang tertuang dalam Inpres ini meliputi PLBN Terpadu Aruk di kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), PLBN Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat), PLBN Terpadu Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Kemudian PLBN Terpadu Mota ain di Kabupaten Belu (NTT), PLBN Terpadu Motamasin di Kabupaten Malaka (NTT), PLBN Terpadu Wini di Kabupaten TTU (NTT) serta PLBN Terpadu Skouw di Kota Jayapura (Papua).

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku  Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 43/2008 tentang Wilayah Negara, segera menerapkan sejumlah langkah demi percepatan pembangunan. Langkah-langkah itu adalah menetapkan masterplan PLBN Terpadu, Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan PLBN Terpadu, membuat regulasi terkait pengelolaan PLBN Terpadu, serta mengevaluasi dan mengawasi pembangunan PLBN Terpadu.

Tak hanya itu, langkah lanjutan dilakukan terkait penataan kelembagan, yaitu; Revisi Perpres 12 Tahun 2010 tentang BNPP (untuk mewadahi Unit Pengelola  PLBN Terpadu) à sesuai keputusan Men PAN & RB.Pembentukan/penugasan Tim Persiapan Pengelolaan PLBN Terpadu (berdasarkan Keputusan Ka BNPP No. 185.5.05-336 Tahun 2016, tgl 30 November 2016, ttg Tim Persiapan Pengelolaan PLBN Terpadu). 

  1. Revisi Perpres 12 Tahun 2010 tentang BNPP (untuk mewadahi Unit Pengelola  PLBN Terpadu)  sesuai keputusan Men PAN & RB.
  2. Pembentukan/penugasan Tim Persiapan Pengelolaan PLBN Terpadu (berdasarkan Keputusan Ka BNPP No. 185.5.05-336 Tahun 2016, tgl 30 November 2016, ttg Tim Persiapan Pengelolaan PLBN Terpadu).
  3. Surat Mendagri kepada Gub. Kalbar No. 185.5/2014/BNPP, tgl 30 Desember 2016, perihal Pengelolaan PLBN di Provinsi Kalimantan Barat
  4. Surat Gub. Kalbar kepada 3 Kepala UP3LB di Prov. Kalbar No. 061.1/012/OR-A, tgl 3 Januari 2017, perihal Pengelolaan Pos Lintas Batas Provinsi Kalimantan Barat.
  5. Surat Gub. Kalbar kepada Mendagri No. 800/0095/Pem-B,  tgl 4 Januari 2017, perihal Pengelolaan PLBN di Provinsi Kalimantan Barat.
  6. Rapat-rapat Koordinasi Lintas K/L terkait Pengelolaan PLBN.

Dengan demikian, pengelolaan 7 PLBN Terpadu menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang Pusat yaitu BNPP. Lalu di setiap PLBN Terpadu dibentuk unit kerja pengelola PLBN yang menjadi bagian dari organisasi BNPP, serta Unit pengelola PLBN dipimpin seorang pejabat administrator eselon 3 yang membawahi 4 pejabat pengawas dari eselon 4.

Lebih jauh, unit pengelola PLBN bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi semua instansi/unsur pelayanan CIQS di PLBN, melaksanakan urusan penatausahaan (termasuk pemeliharaan seluruh aset PLBN), menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program dan anggaran pengembangan kawasan PLBN, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan kawasan PLBN, sertamelakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan kawasan PLBN.

Sementara dalam melaksanakan tugasnya, unit pengelola PLBN bekerja dengan SKPD terkait di lingkungan Pemda, khususnya dalam pelaksanaan tugas yg berhubungan dgn pengembangan kawasan PLBN.

Setelah melalui berbagai proses, baik regulasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, sebanyak 5 PLBN dibawah arahan BNPP akhirnya rampung dibangun dan diresmikan Presiden Joko Widodo terhitung sejak 2016 lalu. Kelima PLBN tersebut adalah PLBN Badau yang diresmikan pada 16 Maret 2016 (biaya pembangunan Rp153,87 miliar), PLBN Aruk diresmikan pada 17 Maret 2016 (biaya pembangunan Rp131,13 miliar), PLBN Entikong diresmikan pada 21 Desember 2016 (biaya pembangunan Rp152,4 miliar).

Kemudian PLBN Motaain diresmikan pada 28 Desember 2016 (biaya pembangunan Rp82,07 miliar) dan terakhir PLBN Skouw diresmikan pada 9 Mei 2017 (biaya pembangunan Rp165,94 miliar). Sementara, 2 PLBN lain yaitu Wini dan Motamasin belum diresmikan. 

 Sumber: Humas BNPP

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 17 November 2017 18:20
Info for bonus Review William Hill here.