Menu
RSS

berita

berita (657)

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres Percepatan Pembangunan 11 PLBN

JAKARTA - Keberhasilan pengelolaan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berbuah rencana pembangunan 11 (sebelas) PLBN lagi di tahun 2019. Kepastian pembangunan PLBN ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, pada saat upacara bendera rutin di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih Jakarta, (21/1/2019).

"Dengan bangga saya sampaikan, bahwa Inpres (Instruksi Presiden) tentang percepatan pembangunan sebelas PLBN telah ditandatangani Bapak Presiden," ungkap Robert, dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara.

Menurut Robert, Inpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada hari Kamis yang lalu, (17/1). "Dan telah dilakukan penomoran pada hari jumat oleh Sekretariat Negara," ujarnya.

Maka bila sesuai keterangan Robert tersebut, maka Inpres tersebut bernomor 1 Tahun 2019. Hal ini menjadi langkah terobosan di tahun baru 2019 di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pembangunan sebelas PLBN tersebut tersebar di beberapa Kabupaten, seperti: Malinau, Bengkayang, Merauke, Nunukan, Natuna, Sintang, Timor Tengah Utara, Kupang dan Boven Digoel.

Target pembangunan percepatan 11 PLBN rencananya ada 4 skala prioritas. Pertama, yaitu Sei Pancang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. 

Kemudian, ada 7 skala prioritas kedua, yaitu: Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; Sei Kelik/Jasa di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel, Provinsi Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Robert meminta BNPP mengoptimalkan pengawasan pembangunan di sebelas PLBN yang akan dibangun, terutama terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh setiap Kebiroan dan Keasdepan di lingkungan BNPP sebagai upaya pencegahan untuk menghindari penyimpangan dalam proses pembangunan.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Ada Dua Agenda Besar, BNPP Persiapan Total

BNPP - Awal tahun 2019 akan menjadi awal tersibuk bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sebab, BNPP bakal menyelenggarakan setidaknya dua hajatan besar pada 2019. 

Penilaian tersebut dinyatakan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP, Robert Simbolon pada saat bertindak sebagai Inspektur Upacara bendera hari  Senin, di Kantor BNPP, (21/1/2019).

Menurut Robert, acara itu diperkirakan akan dihadiri oleh Kementerian dan stake holder terkait. “Dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Rakordal) yang akan di selenggarakan di Hotel Aryaduta pada hari Senin (28/1) dan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) yang menjadi salah satu agenda tahunan terbesar yang selalu diadakan oleh BNPP pada bulan maret,” katanya.

Menurut mantan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, padatnya kegiatan BNPP tahun 2019 bukan sekadar sebuah tantangan tapi sekaligus bisa menjadi peluang untuk mempromosikan Wilayah Perbatasan. "Karena itulah, BNPP akan serius mempersiapkan semua hajatan itu secara baik," pintanya kepada para pejabat dan jajaran pegawai BNPP yang hadir pada upacara rutin mingguan tersebut.

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Masyarakat Perbatasan Negara Makin Canggih Akses Internet

SANGIHE - Dalam upaya menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengakselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat, infrastruktur jaringan terus dihadirkan secara konsisten di wilayah-wilayah terdepan dan terluar di Indonesia. 
 
Masyarakat di daerah perbatasan kini makin canggih, seperti di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sudah bisa merasakan layanan akses internet dari beragam operator.
 
Berkomunikasi dan saling terhubung merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali. Upaya mempersatukan negeri secara berkesinambungan dilakukan dengan terus membangun dan membuka akses layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan negara.
 
Penggelaran jaringan telekomunikasi yang menjangkau setiap jengkal wilayah Tanah Air ini dilakukan untuk memerdekakan seluruh masyarakat Indonesia dari keterisolasian komunikasi.
 
Pengerjaan paket tengah Palapa Ring telah rampung dikerjakan sejak tanggal 21 Desember tahun lalu dan mulai dioperasikan pada awal bulan ini. Terdapat dua Operator yang akan beroperasi, yaitu Telkom dan Lintasarta. Sebelumnya diketahui hanya Telkomsel saja yang beroprasi di Sangihe.
 
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan, dengan jaringan yang tersebar hingga ke pelosok negeri, Indonesia terhubung melalui layanan telekomunikasi yang membuka berbagai kesempatan baru dan mendorong dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat.
 
"Di Sangihe ini mulai dibangun beberapa BTS (base transceiver station), ada BTS 2G yang nanti di-upgrade ke 4G, ada pula akses internet gratis berupa WiFi itu dari BAKTI," kata Rudiantara kunjungan kerjanya di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jumat (18/1/2019), dikutip dari detik.com.
 
"Di Sangihe sudah ada Telkom yang sudah sambung ke NOC (Network Operation Center) dan Lintasarta. Baru dua, ini kan baru beroperasi. Nanti makin lama, makin banyak," lanjutnya.
 
Hadirnya layanan broadband bagi masyarakat setempat ini diharapkan dapat mendorong pembangunan di daerah perbatasan, di antaranya mempercepat pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan, sekaligus mampu menjadi katalisator dalam mempromosikan potensi daerah, serta meningkatkan daya tarik investasi, peluang usaha, bahkan lapangan kerja baru. 
 
Pada kesempatan itu, Rike Novia selaku Project Manager Lintasarta pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengutarakan, pihaknya sudah menggelar kabel serat optik dari NOC Palapa Ring paket tengah ke dua lokasi, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna di Kepulauan Sangihe ini.
 
Di sisi lain, melihat posisi penting wilayah-wilayah perbatasan yang secara geopolitik sangat strategis, kehadiran layanan di lokasi tersebut tentunya semakin memperkokoh terpeliharanya NKRI.
 
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pulau terluar maupun perbatasan negara merupakan bentuk dukungan dalam memelihara keutuhan NKRI, meningkatkan ketahanan nasional, sekaligus mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai pulau yang ada di negara kepulauan ini. Terbukanya akses komunikasi juga sangat membantu kantor pelayanan publik.
 
Di sisi lain, melihat posisi penting wilayah-wilayah perbatasan yang secara geopolitik sangat strategis, kehadiran layanan di lokasi tersebut tentunya semakin memperkokoh terpeliharanya NKRI. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pulau terluar maupun perbatasan negara merupakan bentuk dukungan dalam memelihara keutuhan NKRI, meningkatkan ketahanan nasional, sekaligus mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di berbagai pulau yang ada di negara kepulauan ini. Terbukanya akses komunikasi juga sangat membantu.
 
"Dari Lintasarta sediakan bandwidth masing-masing lokasi sebesar 50 MB dengan kecepatan up to 1 Gbps. Itu bisa digunakan untuk pelayanan yang mau daftar pajak. Selain itu, masyarakat juga bisa pakai WiFi di sana secara gratis," sambungnya.
 
Walaupun demikian, sejauh ini selain memberikan akses internet di KPPN dan KPP Pratama Tahuna, Lintasarta berencana untuk melakukan migrasi seluruh ATM yang ada di Sangihe yang menggunakan teknologi VSAT ke akses lewat Palapa Ring paket tengah ini masih dalam uji coba selama tiga bulan.
 
Palapa Ring adalah proyek pembangunan tulang punggung serat optik di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang sulit di jangkau. Palapa Ring yang terbagi dalam tiga paket, yaitu Palapa Ring paket barat, Palapa Ring paket tengah, dan Palapa Ring paket timur ini menggunakan dana Universal Service Obligation (ISO) dari para operator seluler dalam membangun akses internet cepat sampai ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
 
Palapa Ring Barat sudah lebih dulu selesai pada April yang disusul Palapa Ring Tengah pada tahun lalu. Sedangkan, Palapa Ring Timur yang proses pembangunannya baru mencapai 89,57%.
 
Jaringan Palapa Ring Tengah melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1.787,06 km kabel laut. 
 
Terutama pada Palapa Ring Tengah, jaringan kabel serat optik yang terbentang sepanjang 2.995 kilometer tersebut melintasi 17 kabupaten dan kota. Jaringan Palapa Ring Tengah melalui 10 kabupaten dan kota interkoneksi, yaitu Kota Manado, Luwuk (Kab. Banggai), Tentena (Kab. Poso), Kota Baubau, Kota Kendari, Tobelo (Kab. Halmahera Utara), Sanana (Kab. Kepulauan Sula), Kota Ternate, Kota Sofifi dan Kab. Kutai Barat.
 
(Humas BNPP dan sumber lain)
Lebih lanjut...

Seorang Warga Perbatasan Serahkan Senjata Api Rakitan

Jayapura - Meningkatnya ‎kesadaran masyarakat terkait larangan menyimpan senjata api rakitan (Senpira) membuat salah seorang warga di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) menyerahkan senjata api rakitan kepada Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Yonif  PR 328/DGH Pos Koya Koso, Kampung Kadang, Jayapura. Dilansir dari Kumparan.com, Kamis (17/1/2019).
 
“Saat itu, isteri saya sedang sakit dan anggota Satgas datang ke rumah untuk memberikan pengobatan. Setelah istri saya sembuh, saya ingin berterima kasih kepada Satgas dengan cara menyerahkan senjata api rakitan tersebut. Hal ini saya lakukan atas dasar kesadaran, karena saya kepercayaan dan merasa aman dengan kehadiran Satgas Yonif PR 328/DGH yang bertugas di wilayah itu,” ujar warga berinisial A tersebut.
 
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api illegal oleh masyarakat sipil dimasa yang akan datang seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan HAM serta melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional untuk memberikan penegakan hukum bagi pelaku pemilik senjata api illegal sesuai.
 
Terkait aksi penyerahan senpira tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku lembaga yang mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan perbatasan, mengharapkan hal serupa dapat di ikuti oleh seluruh masyarakat perbatasan yang masih memiliki ataupun menyimpan senpira dirumah untuk diserahkan kepada pihak aparat setempat.
 
Merespon hal tersebut, Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengungkapkan kegembiraannya atas kesadaran warga untuk taat aturan.
“Meningkatnya kesejahteraan dan keamanan merupakan wujud kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut,” ujar Sigit.
 
(Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Tim Satgas RI-Papua Nugini Tangkap Pelintas Batas Ilegal

Jayapura – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Yonif PR 328/DGH berhasil menangkap empat orang warga Papua Nugini yang diduga pelintas batas secara ilegal. Rabu (16/01).
 
Keempat orang itu diduga mencoba memasuki wilayah Indonesia melalui jalan kampung yang menghubungkan Kampung Kibay (Papua, Indonesia) dengan wilayah Negara Papua Nugini.
 
Komandan Satgas Yonif PR 328/DGH Mayor Inf Erwin Iswari mengatakan, saat pelaksanaan patroli, anggotanya menemukan empat orang yang tak dapat berbahasa Indonesia dan hanya bisa menggunakan bahasa Inggris Fiji. 
 
Keempatnya ditangkap karena memasuki wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi. Keempat orang itu bernama Nita (18 tahun), Imbah (17 tahun),  Dirwah (15 tahun) dan Benayan (10 tahun).
 
Jalan-jalan tikus sering dilalui oleh pelintas batas ilegal asal Papua Nugini tanpa melalui prosedur keimigrasian yang benar, sehingga perlu dilakukan pengamanan ketat guna mencegah segala bentuk tindak penyelundupan melalui jalur-jalur darat, seperti dilansir dari Kumparan.com.
 
Kejadian ini juga menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang mengelola dan mengawal kegiatan Lintas Batas Negara. Dalam suatu kesempatan, Plt. Sekretaris BNPP Drs. Widodo Sigit Pujianto, SH,MH mengharapkan agar ada pengawasan lebih ketat pada wilayah perbatasan, “Penjagaan di wilayah perbatasan harus di perketat pengamananya karena wilayah perbatasan di Indonesia menjadi sarang kejahatan transnasional, khususnya human traficking atau perdagangan manusia,” kata Sigit.
 
Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan yang terkoordinasi dan terpadu diperlukan adanya kebijakan terintergrasi yang saling bersinergi dengan melibatkan semua stake holder terkait, untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat yang berada di perbatasan.
 
(Humas BNPP)
Lebih lanjut...

Mendagri Klarifikasi Pemberitaan Media Online Yang Tendensius

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan klarifikasi atas judul dan pemberitaan sebuah media online yang dinilai tendensius. Klarifikasi ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat per tanggal 14 Januari 2019 kepada media tersebut.
 
Berikut adalah isi lengkap surat Kemendagri tersebut yang ditandatangani oleh Kapuspen Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
 
Berkenaan dengan munculnya pemberitaan terkait penyebutan nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan Meikarta Bupati Bekasi Non-Aktif Neneng Hasanah Yasin pada portal berita online RMOL.CO, dengan judul "KPK, Segera Minta lmigrasi Cegah Mendagri Ke Luar Negeri!" pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 19.04 WIB, kami selaku Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu melakukan klarifikasi atas kekeliruan yang terjadi, sebagai berikut:
 
1. Bahwa pemilihan judul "KPK, Segera Minta lmigrasi Cegah Mendagri Ke Luar Negeri!" dapat menimbulkan salah penafsiran bagi pembaca. Bila tidak cermat, khususnya dalam memperhatikan tanda baca, judul tersebut dapat memberikan kesan seolah-olah bahwa pernyataan itu dikeluarkan oleh institusi KPK.
 
2. Kemudian, dari judul tersebut juga seolah-olah memberikan kesan bahwa KPK telah mengeluarkan pernyataan untuk meminta pihak lmigrasi untuk mencegah Menteri Dalam Negeri ke luar negeri. Padahal, itu merupakan pernyataan Andrianto yang merupakan Presidium Persatuan Pergerakan. Dalam hal ini kedudukan Andrianto hanyalah pengamat, yang belum tentu mengerti secara jelas duduk persoalan yang terjadi. Untuk itu, pemilihan judul yang bersumber dari kutipan pengamat tersebut kami nilai sangat tendensius dan rawan disalahtafsirkan oleh pembaca.
 
3. Untuk itu, sebagai bahan masukan dan tambahan informasi agar berita yang dihasilkan pihak RMOL.co berimbang dan objektif, kami sampaikan klarifikasi sebagi berikut:
 
a. Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kewenangan perijinan untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala Metropolitan di tangan  Bupati  Bekasi, namun harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.
 
b. Tata cara memberi rekomendasi, sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Pasal 10 huruf f, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walaupun sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik.
 
c. Polemik perijinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang mengangkat perbedaan pandangan dan sikap antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang makin hari makin memanas di media dan tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
d. Untuk mencari solusi yang terbaik, Mendagri berdasarkan hasil Rapat Terbuka di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang benar meminta kepada Bupati Bekasi terkait perijinan Meikarta, agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku, dengan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Juga diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat jangan ribut berpolemik di media publik.
 
e. Berkenaan hal tersebut, Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri. Rapat diadakan pada tanggal 3 Oktober 2017, yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI pada tanggal 27 September 2017 yang meminta Kemendagri untuk mengkonsolidasikan/mengordinasikan kebijakan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perijinan Meikarta.
 
f. Jadi, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya, namun lebih pada aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah, yaitu (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur yang belum disiapkan) tentang  keduanya merupakan acuan untuk perijinan.
 
g. Bahwa perijinannya sendiri merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedangkan rekomendasi (dalam hal ini rekomendasi dengan catatan (RDC) menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat. Sedangkan posisi Kemendagri, hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir friksi, polemik konflik kewenangan Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik.
 
h. Dengan demikian, sesuai UU Pemda, memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang difasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jawa Barat. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi polemik di ruang publik, dan sebagai tindaklanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.
 
i. Bahwa rapat yang difasilitasi Kemendagri Cq. Dirjen Otonomi Daerah tanggal 3 Oktober 2017 adalah tindak lanjut hasil RDP di Komis II DPR pada tanggal 2 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri memfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Bekasi terkait  masalah tersebut. Semua proses-proses tersebut berlangsung terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
 
j. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo selalu konsisten mendukung sepenuhnya upaya percepatan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai aturan dan senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat  UU Pemda. Dan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada diri sendiri, aparat Kemendagri dan Pemda serta DPRD untuk menghindari area rawan korupsi.
 
k. Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang berselisih soal perijinan Meikarta saat itu, Kemendagri telah melaksanakaan sesuai aturan hukum yang berlaku, dilaksanakan secara terbuka dan Mendagri Tjahjo Kumolo clear dan clean dalam langkah-langkah ini selalu dilakukan ke daerah lain yang ada masalah perijinan investasi daerah yang harus sesuai keputusan peraturan yang berlaku.
 
4. Kami berharap dengan klarifikasi ini, seluruh pemberitaan dimaksud dilakukan ralat dan berhenti. Selanjutnya mari kita menyatukan kekuatan setiap elemen bangsa termasuk hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah dan media/pers.
 
Demikian disampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 
Kepala Pusat Penerangan,
 
 
Dr.Drs. Bahtiar, M.Si
Pembinca Utama Muda (IV/c)
197301161993021002
 
Tembusan Yth:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Sekretaris Jenderal  Kemendagri, sebagai laporan.
 
Tanggapan redaksi media RMOL.co tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kepedulian Kementerian Dalam Negeri dalam pemberitaan yang dikeluarkan media tersebut.
 
"Redaksi bersedia memuat semua isi surat tersebut," tulis redaksi RMOL.co dalam tanggapannya, Selasa (15/1/2019).
 
Namun demikian, Redaksi tidak dapat memenuhi permintaan mengubah judul karena menurut pihak RMOL.co hal itu merupakan pernyataan dari narasumber.
 
(Humas BNPP)
Lebih lanjut...

500 Dus Kopi Selundupan Berhasil Digagalkan ke Timor Leste

BNPP- Tim Gabungan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin berhasil menggagalkan penyelundupan Kopi ke  Timor Leste. “Kopi sebanyak 500 dus yang berhasil kami amankan itu rencananya akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste, melalui jalur darat," ungkap Oktavianus, JFU pada Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara. 

Ratusan Dus Kopi yang dimasukkan dalam Truk itu kemudian dibawa dan diamankan di Atapupu Atambua, Selasa (15/1/2019) siang.

Di dalam mobil truk tersebut, ditemukan 500 dus Kopi yang tidak memiliki  dokumen kepemilikan yang lengkap. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui 500 dus kopi tersebut diduga dari hasil kejahatan berasal dari Betun-Kabupaten Malaka. 

Hasil interogasi, diaebutkan 500 dus Kopi tersebut akan dibawa ke Timor Leste untuk dijual secara ilegal. "Tim Gabungan pada PLBN Motamasin yang mendapat informasi tentang truk membawa 500 dus Kopi ilegal langsung menuju lokasi," papar Oktavianus

Saat dimintai komentarnya, Kepala Sub Bidang Administrasi Umum PLBN Motamasin, Puspitorini, menyatakan kegembiraannya atas penggagalan aksi penyelundupan kopi ini. "Dengan kejadian ini, artinya pemerikasaan di Motamasin oleh pihak CIQS sudah mulai ketat dan benar-benar sesuai aturan," ujarnya.

Dengan kata lain, tambahnya, prosedur dan aturan sudah diberlakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menepis anggapan, bahwa selama ini kendaraan yang melintas dari ataupun ke luar negeri hanya diperiksa secara formalitas saja tidak dibongkar secara mendetail," katanya.

 “Jadi semoga dengan kejadian ini, semua menjadi lebih tertib dan teratur dan tentunya akan menjadi lebih aman dari praktik-praktik penyelundupan barang barang ilegal, baik dari maupun ke Indonesia,” pungkasnya.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Amankan Perbatasan Negara, BNPP dan BAIS TNI Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

JAKARTA - Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung keamanan Negara di Perbatasan Indonesia dilakukan antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Badan Intelegen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) di Markas Komando (Mako) BAIS TNI, Kalibata, Selasa (15/1/2019).

Perjanjian yang ditandatangani ini, berisi kesepakatan kedua pihak untuk saling bertukar informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan menggunakannya untuk pelaksaan tugas dan peran masing-masing pihak.

Penandatangan naskah PKS adalah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Drs. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH dan Kepala BAIS TNI, Marsekal Muda TNI Kisenda WiranataKusuma, M.A. Pelaksanaan penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindak lanjut perjanjian kesepakatan bersama (MoU) yang dilakukan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala BAIS menyampaikan sambutannya, kerjasama ini merupakan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak terutama bagi BNPP dalam optimalisasi keamanan dan pemberdayaan di wilayah perbatasan. 

"Permasalahan di wilayah perbatasan tidak hanya menyangkut batas fisik wilayah negara indonesia dengan negara tetangga tetapi juga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di wilayah Perbatasan," katanya.

Menurut Kisenda, peluang kerjasama bilateral masih cukup terbuka lebar mengingat berbagai potensi besar yang dimiliki lembaga masing-masing. 

“BAIS TNI turut serta memajukan perbatasan Indonesia dalam memberikan hubungan pengembangan, pengelolaan, dan pemberdayaan wilayah perbatasan,” tuturnya.

Sedangkan pada sambutannya, Plt. Sekretaris BNPP menjelaskan, Indonesia berbatasan dengan negara tetangga baik di darat maupun laut. Daratan Indonesia antara lain adalah: Negara Malaysia, Negara Timor Leste, dan Negara Papua Nugini. 

"Tidak hanya berbatasan darat tapi juga laut dengan 7 negara lainnya seperti Australia, Filipina, Singapura, Vietnam, India, Republik Palau, dan Thailand," paparnya.

Sigit menambahkan, luasnya wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. 

Pengelolaan perbatasan di Indonesia, hingga saat ini masih dihadapkan pada beberapa isu strategis dengan variasi permasalahan, seperti pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

"Penegakan hukum di perbatasan harus lebih optimal karena luasnya area yang harus diawasi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya," pintanya.

Lebih lanjut, Sigit meminta kawasan perbatasan harus menjadi ikon dari negara Indonesia yang maju, artinya segala fasilitas umum maupun pemberdayaan di daerah perbatasan harus optimal. Terutama pembangunan infrastruktur sehingga cara pandang melihat perbatasan sebagai daerah tertinggal bisa dibantahkan dan menjadi latar depan NKRI. 

Perkembangannya di tahun 2019, sambung Sigit, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan 5 (lima) MoU dengan Malaysia dan tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah negeri jiran tersebut. 

"Semoga apa yang telah kita canangkan terus dilakukan oleh Pemerintah guna menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan senantiasa mendapatkan Ridho dari Allah,” harap Sigit.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.