Menu
RSS
berita

berita (411)

Beranda Negara, Wilayah Perbatasan Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan perbatasan negara menjadi beranda NKRI.

 

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Badau, Aruk (Kalimantan Barat), Motaain, Motamasin, Wini (Nusa Tenggara Timur) dan Skouw (Papua), merupakan upaya dari mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Tak hanya itu, di wilayah perbatasan secara bertahap juga direalisasikan kegiatan perekonomian. Sehingga tak hanya dari sisi keamanan (security), sisi kesejahteraan (prosperity) warga pun terpenuhi.

"Sekarang ditetapkan Presiden Jokowi bahwa kawasan perbatasan jadi beranda negara, maka harus ditata," kata dia saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Berbeda dari pemerintahan sebelumnya, sambung Boy, pemerintahan saat ini dalam membangun wilayah perbatasan sudah terintegrasi,terpadu dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Oleh karena itu pemerintahan Jokowi-JK mempunyai konsep kedepan bahwa kawasan perbatasan tak hanya dipandang dari sisi pertahanan. Perbatasan harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan antar negara, sehingga jadi daerah yang maju," katanya.

Bimbingan Teknis terhadap wirausaha pemula di Badau, diyakini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai daerah yang maju dan sejahtera warganya. "Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula," tutur Boy.

Sementara, Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, H M Yusuf, meminta 30 peserta wirausaha pemula  di Badau, dapat mengikuti jalannya Bimtek dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya pengembangan bisnis di daerah yang mampu mendukung perekonomian masyarakat di perbatasan.

"Diharapkan pertumbuhan ekonomi di perbatasan signifikan dengan pertumbuhan di negara tetangga. Harapan saya setelah ini muncul pengusaha handal yang mampu memproduksi dan memasarkan produk unggulan khas Kapuas Hulu, sehingga menarik perhatian investor dan wirausahawan ke Badau," ucap dia.

Pemda setempat juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan perhatian dan partisipasi aktif pelaksanaan Bimtek demi mewujudkan masyarakat perbatasan yang aman dan sejahtera. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Bekali Wirausaha Pemula, BNPP Berupaya Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menekankan bahwa dalam pengelolaan perbatasan negara tidak hanya terfokus pada inward looking (melihat ke dalam), melainkan sudah mengarah pada outward looking (melihat keluar). Artinya, tidak hanya memperhatikan sisi pertahanan negara namun juga menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan.

 

Maka, dalam rangka mendorong pendekatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini diyakini sebagai  salah satu pendorong terbangunnya perekonomian di wilayah perbatasan.

"Oleh karena itu, kita dorong pendekatan kesejahteraan masyarakat agar dapat berkelanjutan," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri, di Badau, Kalbar, Senin (23/4).

Bimtek terhadap 30 wirausaha pemula yang berasal dari lima desa di Kecamatan Badau ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Hal ini dilakukan agar sisi perekonomian masyarakat di perbatasaan dapat terbangun, sehingga program Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat benar-benar terealisasi.

BNPP selaku koordinator sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan, mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberi pelatihan dan bantuan modal hingga Rp13 juta terhadap wirausaha pemula. Suntikan modal ini untuk memberi daya ungkit yang tinggi bagi pembentukan pelaku-pelaku usaha lintas batas negara.

"Bapak dan Ibu dilatih dari sisi pertanian, kuliner, kerajinan tangan, dan lain-lain. Sehingga kita harap dapat jadi pengusaha pemula yang mumpuni dan dapat menggulirkan ekonomi masyarakat perbatasaan, khususnya di Badau," ucap Boy.

Selain Kementerian Koperasi UKM, pihaknya juga mendorong Kementerian BUMN, Bank nasional maupun swasta untuk membantu masyarakat di kawasan perbatasan (wirausaha pemula) berupa permodalan dengan bunga ringan maupun bantuan langsung. Sehingga, ekonomi di kawasan perbatasan berjalan sesuai program yang dicanangkan.

Selain itu, tujuan dari menciptakan wirausaha handal di perbatasan adalah agar kedepanya dapat bersaing dengan negara tetangga dari segi perekonomian. Kemampuan dalam memasarkan kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga tempat wisata lokal, kiranya bisa menjadi pemikat dan berujung pada transaksi ekonomi masyarakat perbatasan kedua negara.

"Nantinya kalau di 30 orang ini berhasil, kedepannya bisa bertambah pengusaha pemulanya. Mudah-mudahan pengusaha pemula yang sekarang bisa jadi pengusaha menengah. kita terus cetak pemula, pemula jadi menengah, menengah jadi pengusaha besar," katanya. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Kaltara Layak Ditetapkan Menjadi Daerah Otonomi Penuh

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat layak ditetapkan menjadi daerah otonomi penuh. Propinsi baru hasil dari pemekaran Propinsi Kalimantan Timur disebutkan telah mengalami banyak kemajuan.

"Perjalanan 5 tahun sejak terbentuknya Provinsi Kaltara, sudah banyak yang telah dicapai. Semua aspek yang dipersyaratkan untuk menjadi daerah otonomi penuh telah dipenuhi," terangnya saat menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Senin (23/4). 

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, pihaknya memutuskan daerah otonomi baru Provinsi Kaltara resmi menjadi daerah otonomi penuh.

Ia berharap pasca masa transisi daerah otonomi baru ke daerah otonom penuh, Kaltara bisa makin memperkuat otonomi daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Diingatkan pula agar jajarannya menjaga sinergisitas guna memacu pembangunan infrastrutur dan ekonomi serta percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltara dan Indonesia pada umumnya.

Mendagri juga menyampaikan, soal pentingnya pemerintah daerah melaksanakan efisiensi belanja agar pendapatan dan pengeluaran daerah bisa lebih berimbang. 

Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Untuk itu, diharapkan kekayaan ini bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang pada gilirannya diarahkan untuk kemakmuran masyarakat Kaltara. 

"Investasi harus bermanfaat untuk rakyat Kaltara. Jangan uangnya lari ke Jakarta semua," tegas Tjahjo. 

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan penurunan angka kemiskinan. Setiap kepala daerah di Kaltara diminta berkreasi dengan tetap berkoordinasi yang baik agar lapangan kerja terbuka lebar. Selain diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dengan berkoordinasi yang baik untuk menekan inflasi.

Berdasar aturan tentang pemerintahan daerah, usia 5 tahun atau 1 lustrum menjadi patokan apakah sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) itu memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh, atau gagal dan digabung kembali ke provinsi induk. 

Kaltara sendiri disebutkan Gubernur Irianto Lambrie sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. Dari 10 item persyaratan, sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru, tinggal menunggu satu item lagi yang segera akan dipenuhi. 

Satu item tersisa itu adalah penyelesaian batas wilayah, yang mana sejauh ini sudah sebagian besar dapat selesaikan. Secara persentase sudah sekitar 96 persen, Kaltara memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonomi penuh. 

Irianto menambahkan, selain wajib disyukuri, dinyatakannya Kaltara sebagai daerah otonomi penuh merupakan momentum awal untuk bekerja lebih baik, dalam mewujudkan cita-cita Kaltara menjadi provinsi yang maju dan terdepan. 

"Dengan menjadi daerah otonomi penuh, sekarang Kaltara sudah sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk lebih bersemangat membangun Kaltara, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

"Keberhasilan Kaltara tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Termasuk dalam hal investasi, masyarakat harus berpikiran terbuka, jangan berprasangka buruk, tetap menjaga kebersamaan. Karena itu sangat penting," demikian Irianto Lambrie. 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

FOTO: Humas Setkab Beserta Pegiat Media Sosial Kunjungi PLBN Entikong

BNPP - Perwakilan Biro Keuangan Umum dan Humas (KUH) dan Asdep Lintas Batas Negara BNPP mendampingi rombongan Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab RI) bersama empat orang penggiat media sosial (blogger & youtuber) mengunjungi PLBN Entikong pada Selasa (24/4).

Kunjungan dilakukan dalam rangka memperkenalkan aktivitas pengelolaan perbatasan negara, khususnya di PLBN Entikong, kepada para netizen (pengguna media sosial/internet) melalui tulisan dan postingan yang akan diunggah melalui Blog, Twitter, Instagram. Pada kesempatan ini rombongan diterima oleh Kabid Pengelolaan PLBN Entikong dan perwakilan CIQS. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Bimtek Mendorong Peningkatan Kinerja Wirausaha Pemula di Perbatasan

BNPP - Pengembangan kawasan perbatasan negara harus dimulai dengan langkah strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.

 

"Upaya peningkatan kapasitas, baik pelaku maupun lembaga, sejalan dengan tugas dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU No 43/2008 tentang wilayah negara," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Permodalan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan TA 2018, di Badau, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (23/4).

Dia melanjutkan, ada dua hal dlm pengelolaan perbatasan negara Yaitu Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara. Selain itu, kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga Selasa (24/4) besok, merupakan implementasi kebijakan afirmativ pemerintah yang sejalan dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya agenda prioritas ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pengembangan kawasan perbatasan darat berbasis potensi harus dilihat dalam perspektif kesisteman yang meliputi lima perspektif utama. Pertama, perspektif kebijakan, bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi tidak terlepas dari kebijakan nasional pembangunan perbatasan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan rencana induk pengelolaan perbatasan 2015-2019. 

"Kedua, dari perspektif kelembagaan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berbasis potensi harus dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik," ucapnya.

Pendekatan sistemik yang dimaksud yaitu keterkaitan antar sektor, baik sektor yang melaksanakan kebijakan dan program pembangunan ekonomi, infrastruktur, politik, sosial budaya, maupun sektor yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan penanganan batas wilayah negara, termasuk yang terkait dengan dengan kerjasama bilateral. Perspektif ketiga, sosial politik, dimana pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan entry point yang sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan.

"Lalu, perspektif pembangunan ekonomi kawasan yang integral antara skala ekonomi besar yang mampu mendorong pertumbuhan secara masive di satu sisi, dan usaha ekonomi kecil yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat di sisi lain," ujar Boy.

Terakhir, Perspektif kerjasama bilateral dan regional yang menekankan pentingnya strategi outward looking agar masyarakat perbatasan memiliki akses riil pasar dan interaksi sosial ekonomi dengan negara tetangga atau pelaku ekonomi global (regional) di kawasan perbatasan negara.

Boy menambahkan, berbagai program terkait dengan dukungan permodalan nampak belum terlaksana sesuai harapan. Salah satunya kapabilitas wirausaha pemula yang masih terbatas dan perlu diberi sentuhan lebih lanjut melalui paradigma baru pemberdayaan yang berorientasi pada kompetensi dan profesionalisme. 

"Maka kegiatan Bimtek perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan sehingga mendorong peningkatan kinerja pelaku wirausaha pemula." (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Gelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Pembangun Perbatasan Negara

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama sejumlah kementerian terkait menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kapasitas wirausaha pemula Pembangun Perbatasan Negara.

 

Bimtek yang digelar pada 23-24 April 2018, di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, diikuti oleh 30 orang pengusaha pemula.

"Ada beberapa alasan mengapa Bimtek bagi wirausaha pemula untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pemanfaatan stimulasi bantuan permodalan perlu dilakukan," kata Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, Anny Julistiani, saat membacakan laporan penyelenggaraan Bimtek, di ruang pertemuan aula kantor Camat Badau, Kapuas Hulu, Kalbar, Senin (23/4).

Pertama, adanya keterbatasan permodalan dan akses untuk mendapatkannya. Kedua, lanjut dia, kapabilitas wirausaha pemula yang masih terbatas sehingga perlu perhatian dari pihak terkait. Terakhir, lemahnya manajemen kewirausahaan para wirausaha muda, salah satunya manajemen keuangan.

Kondisi ini diyakini menyulitkan usaha mikro atau wirausaha pemula untuk menjadi usaha kecil. Demikian juga, usaha kecil akan kesulitan untuk naik kelas menjadi usaha menengah.

"Untuk penguatan usaha skala kecil bagi wirausaha pemula ini, kedeputian bidang pembiayaan bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah menempuh langkah antisipasi dan terobosan melalui penyediaan dana bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula," katanya.

Diakui, bantuan permodalan bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan ini. Diperlukan dukungan program dan kegiatan lain yang saling mendukung dan memberi jaminan untuk tetap hidup dalam dunia usaha yang penuh kompetisi.

Peserta Bimtek diikuti 30 wirausaha pemula yang berasal dari lima desa di Kecamatan Badau (yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Sebanyak 16 orang dari Desa Badau, 3 orang dari Desa Janting, 7 orang dari Desa Pulau Majang dan 20 orang masing-masing  dari Desa Sebindang dan Desa Seriang. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Turun ke Perbatasan, UKK FKUI Beri Pelatihan di Desa Temajuk

BNPP - Unit Kerja Khusus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UKK FKUI) mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat ke desa Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat, pada 8-15 April 2018. 

 

Kegiatan yang berfokus pada masalah kesehatan ini salah satunya melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan di puskesmas yang ada di desa tersebut, seperti 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Stunting, Imunisasi, USG, Incubator, dan lain-lain. Desa Temajuk dipilih karena menjadi salah satu desa tertinggal yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia. 

Di Desa Temajuk terdapat puskesmas yang sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap. Namun, persoalan yang ada adalah kurangnya tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan kurang mengetahui isu kesehatan terkini. 

Selain itu, masalah sistem pelayanan kesehatan dari puskesmas juga belum berjalan maksimal dikarenakan masih dalam proses pendaftaran di Kementerian Kesehatan. Sehingga kemudian fasilitas kesehatan yang seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat di Desa Temajuk belum bisa berjalan sebagaimana semestinya.

Dekan FKUI, Ari Fahrial Syam, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian untuk masyarakat dari FKUI, dimana pihaknya turun langsung ke masyarakat dan daerah perbatasan sebagai sasaran utamanya. 

"ini juga sesuai dengan harapan presiden kita agar kita juga peduli dengan masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Untuk program ini kami juga mengundang dokter di seluruh Indonesia dan tenaga kesehatan untuk bergabung," kata dia dalam keterangan yang diterima Rabu (18/4).

Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Infanteri (Yonif) 642/Kapuas, Muhammad Azwar, mengapresiasi kegiatan UKK FKUI di wilayah perbatasan. Dirinya berharap kegiatan ini terus berlanjut.

"Karena sangat membantu masyarakat. Kegiatan ini perlu dicontoh dan dilakukan setahun sekali atau dua kali di setiap daerah di pelosok, karena di pelosok informasi kesehatan minim," katanya.

FKUI dalam pelaksanaan programnya menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku pengelola wilayah perbatasan negara.(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

FOTO: Sinergitas Kementerian/LPNK Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) sekaligus Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menghadiri acara kerjasama antara TNI AD dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (18/4).

Pertemuan difokuskan pada kerjasama serta sinergitas kegiatan program pembangunan kementerian/LPNK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kekuatan pertahanan di berbagai bidang. Sinergitas kegiatan program pembangunan yang dimaksud termasuk di pelosok-pelosok daerah dan wilayah perbatasan negara. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Panen Raya di Merauke, Wujud Nyata Nawacita Ketiga Jokowi di Perbatasan

BNPP - Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Wiranto menyatakan komitmen pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam melaksanakan Nawacita Ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Kata dia, Nawacita Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang nyata dan dapat disaksikan sendiri oleh masyarakat. Dimana pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi).

"Apa yang kita canangkan kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan koordinasi yang baik, dengan penyederhanaan regulasi yang baik, dengan kerjasama yang baik ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa," kata Wiranto dalam acara panen raya bersama di Distrik Semangga, Merauke, Papua, Senin (16/4/2018).

Disampaikan, panen raya yang ada di Distrik Semangga merupakan sesuatu yang luar biasa. Hal itu karena petani di ujung timur Indonesia tersebut kini sudah mampu mengelola swasembada pangan yang hasilnya bisa mencukupi daerah lain.

"Surplusnya luar biasa dan ini belum selesai. Masih dalam tahap-tahap awal membangun kembali Merauke yang total potensi sawah itu 1,2 juta hektar. Sekarang sedang melaksanakan pembangunan dan ini yang sekarang panen raya itu di area sawah seluas 80 hektar, sehingga dengan demikian maka ini sesuatu yang sangat membanggakan, menggembirakan," jelas Wiranto. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze yang sudah berkoordinasi dengan baik dan memberikan kesempatan bagi para petani untuk bisa mengembangkan usaha pertaniannya dan menghasilkan sesuatu yang baik.

Masih di Merauke, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan. Karena itu, Presiden menginginkan agar wajah beranda terdepan NKRI menjadi lebih baik dan bermanfaat.

"Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

Ketua Pengarah BNPP yang juga Menkopolhukam Wiranto dan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui mencanangkan Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Merauke Papua. 

Hadir Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit. Pudjianto, Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze. Gerbangdutas 2018 diikuti pejabat lintas Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), BUMN, Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di Propinsi Papua, Bupati/WaliKota Perbatasan Papua dan Papua Barat serta Kepala Badan/Bagian Perbatasan di 41 Kabupaten/Kota.

Selain itu, kegiatan diikuti Kepala Badan/Biro Perbatasan di 13 Provinsi, SKPD Kabupaten Merauke dan Pemerintah Provinsi Papua dan Kepala Kepala Kampung se-Kabupaten Merauke. (Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...

Warga Sota Merauke Rasakan Manfaat Nawacita Ketiga Jokowi

BNPP - Ketua Lembaga Adat Distrik Sota Daud Limar mengakui bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di kawasan Pos Lintas Batas (PLB) Sota, Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, manfaatnya dirasakan masyarakat. 
 
Pembangunan yang dilakukan Pemerintah di perbatasan perlahan mulai dirasakan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG). Salah satu manfaat itu terlihat dengan masyarakat dari negara tetangga yang memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dengan datang ke Indonesia.
 
"Setiap hari itu bisa sampai 20 orang lebih yang datang kemari. Itu mereka biasanya berbelanja berbagai kebutuhan," terang Daud dalam perbincangannya dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo di PLB Sota, Merauke, Minggu (15/04/2018).
 
Kepala BNPP melakukan kunjungan ke PLB Sota yang rencananya akan dibangun menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota. Dalam kunjungannya ke ujung timur Indonesia, Tjahjo didampingi Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze.
 
Turut mendampingi Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNNP Boytenjuri dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud. 
 
Disampaikan Daud Limar, masyarakat di Kampung Sota memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian lebih ke perbatasan Sota. Melalui Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinir Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), ia berharap ke depan pembangunan yang dilakukan mengakomodir kepentingan atau masukan masyarakat Kampung Sota.
 
Ia mencontohkan, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan akan mengembangkan atau memperluas lahan pertanian di Papua dan Merauke khususnya. Sebaiknya, kata dia, apabila pemerintah pusat ingin membantu pertanian di Sota disertai dengan petugas penyuluh pertanian. Dengan adanya petugas yang mendampingi masyarakat hasil pertanian nantinya dapat lebih baik.
 
Bupati Merauke Frederikus Guinea mengatakan, pihaknya sejauh ini terus berupaya melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Nawacita ketiga. Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2018 di Kabupaten Merauke disebutnya sebagai bentuk penegasan dari Nawacita ketiga dimaksud.
 
"Kita apresiasi Presiden Jokowi yang telah membangun dengan Nawacita, dengan dicanangkan Bersangkutan dari Kabupaten Merauke," kata dia. (Humas BNPP)
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.