Menu
RSS
berita

berita (325)

Inilah 8 Kesimpulan Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara BNPP

BNPP - Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018), menghasilkan delapan pokok kesimpulan. 

Rakor dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, Sekretaris BNPP Hadi Prabowo, Tiga Deputi BNPP, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Kelompok Ahli BNPP, perwakilan pemerintah daerah di wilayah perbatasan serta sejumlah undangan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud menyampaikan ke-8 pokok kesimpulan rakor tersebut. Berikut kesimpulannya rakor dalam rangka mempercepat Pengelolaan Perbatasan Negara dalam rangka mewujudkan Nawa Cita ke-3 dimaksud;

1. Bahwa dalam rangka percepatan efektivitas penyelesaian batas negara secara komprehensif, diperlukan penataan organisasi perundingan batas wilayah negara dengan memposisikan K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penataan/revitalisasi organisasi perundingan tidak berimplikasi kepada terbentuknya lembaga baru. 

"Selain itu, dalam rangka menjaga Pilar/Patok batas wilayah negara dari dampak aktivitas pembangunan disepanjang garis batas kawasan perbatasan, perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan Pra IRM dan IRM," kata Restuardy.

2. Langkah-langkah percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dan Rencana Detailnya yang didukung dengan langkah-langkah koordinasi yang nyata dan segera antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan negara perlu lebih fokus dan dikoordinasikan secara lebih efektif untuk menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan negara secara nyata melalui sistem penganggaran kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengendalikan secara langsung.

"Pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," terang Restuardy.

4. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan potensi di kawasan perbatasan, perlu disusun perencanaan program dan anggaran yang sistematis, komprehensif, dan realistis lintas K/L, Pemda dan stakeholders lainnya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasana pembangunan ekonomi yang memadai, peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM.

"(Berikut) penguatan permodalan, peningkatan kerjasama perdagangan dan ekonomi antar negara, penyediaan tekonologi dan pengembangan pemasaran yang berorientasi dalam dan luar negeri," jelasnya.

5. Dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan, perlu ditingkatkan anggaran DAK Afirmasi bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, perumahan, dan air bersih untuk Kabupaten/Kota Perbatasan dengan indikator khusus sesuai dengan posisi kawasan perbatasan negara sebagai kawasan strategis nasional dan semangat menjadikan perbatasan negara sebagai beranda depan negara.

6. Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu aktivitas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara serta sebagai pusat perkotaan dan pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan yang terintegrasi, diperlukan dukungan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan lintas batas negara yang memadai, aman, nyaman, dan ramah investasi di kawasan PLBN termasuk didalamya pengembangan pasar tradisional untuk menjamin kelancaran distribusi logistik di kawasan perbatasan.

7. Dalam rangka kerjasama antar negara di kawasan perbatasan, perlu dibangun suatu kondisi yang saling menguntungkan dalam kerangka supply-and-demand-relations, antara lain melalui langkah dan upaya optimalisasi kerjasama ekonomi bilateral yang ada, seperti Sosek Malindo, BIMP-EAGA, IMT-GT.

8. Secara simultan perlu dilakukan upaya dan langkah penataan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara di daerah.

"Termasuk di dalamnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perbatasan negara," utup Restuardy Daud yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Wagub Kaltara: Pembangunan Sarpras Kewilayahan Perbatasan Terus Digenjot di Tahun 2018

BNPP - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun Anggaran 2018 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Rakor dibuka Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan mengangkat tema 'Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita ke-3'. 

Pemprop Kaltara, memberikan perhatian lebih terhadap Rakor kali ini karena berkaitan langsung dengan program percepatan dlaam pengelolaan kawasan perbatasan di Kaltara. Baik pada penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut dan udara sepanjang tahun ini. 

Rencana program yang menjadi titik fokus BNPP tahun ini, yakni pada beberapa penanganan masalah dan isu strategis di perbatasan. Selain itu juga menyangkut pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. 

"Pada 2018, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun terus digenjot. Meliputi, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi. Juga, pembangunan sarana dan prasarana pendukung strategis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)," kata Wagub.

Pada rakor kali ini, dipaparkan realisasi program pembangunan batas wilayah negara TA 2017 oleh pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan paparan realisasi program pendidikan di kawasan perbatasan TA 2017 beserta program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kemudian paparan realisasi program pembangunan bidang perekonomian di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Perdagangan serta paparan realisasi program pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Selain itu dipaparkan pula realisasi program pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Permasalahan di Perbatasan Sangat Kompleks, Tidak Bisa Dikerjakan Tanpa Koordinasi

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo minta Pejabat Eselon I di BNPP untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Ia menekankan demikian sebab pembangunan di kawasan perbatasan negara sangat kompleks, tidak bisa dikerjakan tanpa koordinasi dengan instansi terkait. 

"Saya mohon dari Eselon I BNPP terus berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, karena Eselon I Kementerian/Lembaga tidak hanya mengurusi perbatasan saja, tapi mengurusi semua aspek (perbatasan) dan ini akan mempercepat prosesnya," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018).

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengungkapkan, dalam beberapa kali kunjungannya ke daerah perbatasan mendapati permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di sisi lain, ada permasalahan yang sebetulnya tidak terlalu mendesak untuk direalisasikan. 

Ia mencontohkan permasalahan yang dihadapi masyarakat di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dimana problem utama yang dihadapi masyarakat adalah masalah listrik. Kebutuhan dasar masyarakat itu selama ini memanfaatkan pasokan listrik dari negara tetangga, Malaysia. 

"Listrik (Entikong) itu lebih murah kalau beli dari Malaysia daripada dari negara kita. Ini sesuatu hal yang perlu kita dicermati. Forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua," jelas Tjahjo. 

Kemudian di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, dibangun sebuah terminal besar yang ternyata tidak membawa manfaat banyak bagi masyarakat setempat. Dengan kata lain, kata dia, perencanaan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan baik.

"Di Atambua, kenapa tiga tahun lalu dibangun terminal bus yang begitu megah, padahal selama ini tidak ada bus yang parkir?," katanya. 

Permasalahan lain yang sebenarnya perlu mendapatkan penanganan serius, lanjut Tjahjo, yakni perbatasan di Kepulauan Riau yang diketahui banyak jalur tikus. Melalui jalur itu pula banyak kegiatan ilegal dilakukan masyarakat, dari penyelundupan rokok hingga narkoba. Berikut berbagai permasalahan di perbatasan lain. 

Menurut Kepala BNPP, permasalahan yang muncul tersebut dapat dieliminasi dengan adanya koordinasi dan perencanaan terpadu dengan K/L. "Perencanaan ke depan harus mulai padu," demikian Tjahjo Kumolo. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo Minta Pemda Sinergi Dengan K/L Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meminta kerja sama kepala daerah di wilayah perbatasan untuk bersama-sama mensinergikan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

Tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, target pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah pinggiran, khususnya di perbatasan, sudah berjalan dengan baik. Selepas pembangunan infrastruktur ekonomi, pemerintah di tahun ini memfokuskan pembangunan infrastruktur sosial. 

"Target pemerintah tiga tahun ini selesai, secara fisik Kementerian PU dibackup oleh TNI sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. Sekarang tinggal hal-hal yang perlu di follow up-i di daerah berkaitan dengan infrastruktur sosial," terang Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018).

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional, pemerintah sudah melakukan perencanaan berikut alokasi program di perbatasan. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah perbatasan harus menindaklanjuti lebih konkrit dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Peran kepala daerah juga harus lebih fokus untuk berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kementerian/Lembaga," jelas Tjahjo.

Tjahjo yang juga Mendagri itu mencontohkan, pembangunan infrastruktur sosial guna menunjang kegiatan masyarakat perbatasan. Jika sebelumnya melalui Kementerian/Lembaga, misalnya Kementerian PUPR membangun fisik, Kemenkumham untuk kantor imigrasi, Kemenkeu untuk kantor bea cukai, Kemendikbud membangun sekolah, Kemenkes membangun pos kesehatan dan rumah sakit rujukan dan lain sebagainya, maka ke depan perlu adanya penajaman program perbatasan. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada rapat pertama setelah beliau dilantik, target tiga tahun (pertama) infrastruktur ini harus selesai, tinggal nanti keterpaduan 17 Kementerian/Lembaga bisa saling mengisi. Dari pertaniannya, kehutanannya, pendidikannya, dan lain sebagainya," jelasnya. 

Ditekankan pula bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian mengenai perbatasan kali ini secara umum untuk memberikan masukan kepala daerah perbatasan, baik di Propinsi, Kabupaten dan Kota agar ke depan secara intensif mengkoordinasi program yang ada. (Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Memadukan Perencanaan Pembangunan Antar K/L dan Pemda di Kawasan Perbatasan

BNPP - Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Realisasi program pengelolaan perbatasan tahun ini juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2016 realisasinya sebesar 85,67 persen, tahun 2017 tercatat mencapai sebesar 90,57 persen.

Tingkat capaian kinerja pembangunan di perbatasan oleh 32 Kementerian/Lembaga (K/L), sebanyak 22 K/L tercatat realisasi kegiatan fisik mencapai 90,57 ke atas. Penyelesaian batas wilayah negara, baik batas darat, batas laut dan batas udara, juga mengalami kemajuan yang signifikan.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, kerja keras pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir telah mengubah wajah perbatasan negara menjadi beranda terdepan. Utamanya dengan terselesaikannya pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.

"Konektivitas kawasan perbatasan telah terhubung dan dapat dijangkau, demikian pula distribusi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi," terang Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (17/01/2018).

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan perekonomian di kawasan perbatasan juga terus dikebut. Yakni dengan mulai terbangunnya tata niaga ekspor-impor dengan negara tetangga melalui PLBN Terpadu. 

Ke depan, Tjahjo menekankan perlunya langkah percepatan untuk mengintegrasikan seluruh organisasi perundingan mengenai batas wilayah negara dibawah koordinasi BNPP. Selain itu, diperlukan pula optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan program antar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengungkapkan, sepanjang 2017 BNPP mengkoordinasi pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar masyarakat di sejumlah daerah di wilayah perbatasan untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Di bidang pendidikan, dibangun 10 unit Sekolah Dasar di 9 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta pembangunan 158 unit Ruang Kelas Baru (RKB) pada 92 sekolah di 92 Lokpri. Berikut pembangunan  3 unit SMP di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Rote Ndao, pembangunan 58 RKB di Lokpri dan 2 RKB di PKSN antara lain di Kota Dumai, Talaud, Bengkayang dan Rote Ndao.

Dibangun juga 4 unit Rumah Dinas Guru di Jagoi Babang dan Siding Kabupaten Bengkayang serta pembangunan RKB baru tingkat SMA sebanyak 72 ruang di Lokpri dan 6 ruang di PKSN di Bengkalis, Karimun, Natuna, Morotai, Alor, Sabu Raijua dan Maluku Tenggara Barat. 

Di bidang kesehatan, pemerintah di tahun 2017 membangun 8 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru antara lain di Kabupaten Rokan Hilir, Batam, Maluku Tenggara Barat, Rote Ndao dan Malaka. Pemerintah juga membangun  unit Rumah Sakit Pratama antara lain di Kabupaten Sanggau, Nunukan, Kepulauan Sangihe dan Sabu Raijua.

Di bidang perumahan dan air bersih, dibangun rumah khusus sebanyak 330 unit di 3 Lokpri antara lain di Kepulauan Maranti, Morotai, Supriori dan 160 unit di 3 PKSN antara lain di Badau, Tahuna dan Saumlaki. Selain itu dibangun jaringan air bersih sebanyak 105 paket di 54 Lokpri antara lain di Kabupaten Aceh Besar, Karimun dan Kepulauan Sangihe. 

"Di bidang perdagangan, pemerintah membangun/merevitalisasi pasar sebanyak 5 unit di 5 PKSN di Sabang, Badau, Nunukan, Tahuna dan Jayapura serta di 24 Lokpri antara lain di Sinabol, Meral, Kayan Hilir, Sajingan Besar, Tasifeto Barat, Moa dan Supriori Utara," urai Hadi.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian 2017 dilaksanakan dengan membangun irigasi di Kabupaten Sanggar, Sambas, Kupang, Belu, Serdang Bedagai, Sabu Raijua dan Timor Tengah Utara (TTU), serta pembangunan embung 2 unit di Sanggau, 4 unit di Kapuas Hulu, 3 unit di Timur Tengah Utara dan 2 unit di Kepulauan Talaud. 

"Pemerintah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan alat pasca panen seperti pompa air dan traktor di berbagai daerah," jelas Hadi. 

Guna menunjang pelayanan sosial dasar masyarakat di berbagai daerah, di tahun 2017 pemerintah membuka jalur tol laut. Antara lain trayek tol laut Tanjung Perak - Kalabahi - Moa - Saumlaki pulang-pergi (PP), kedua trayek Tanjung Perak - Calabai - Maumere - Larantuka - Loweleba - Rote - Sabu - Waingapu (PP).

Selanjutnya trayek Tanjung Priok - Enggano - Mentarai (PP), trayek Tanjung Perak - Belang-Belang - Sanggata - Pulau Sebatik (PP), trayek Tanjung Perak - Kisar - Namrole (PP), trayek Makassar - Tidore - Tobelo, Morotai - Maba - Pulau Gebe (PP), trayek Tanjung Perak - Dobo - Merauke (PP), trayek Tanjung Perak - Tahuna - Lirung (PP) dan trayek Tanjung Perak - Kepulauan Anambas - Natuna (PP). 

Hadi menambahkan, di bidang energi listrik pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 7 unit di 6 Lokpri masing-masing di Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Mataru, Alor Barat Daya dan Oksibil. Dan, membangun listrik melalui program LTSHE sebanyak 42 unit di 7 Lokpri dan perluasan jaringan listrik PLS di 129 desa di 43 Lokpri.

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.