Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan perubahan signifikan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPP.&nbsp; Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. "Perpres yang menjadi fokus pembahasan adalah Perpres Nomor 51 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BNPP," ujar Prof. Zudan. Menurut Prof. Zudan, Perpres tersebut secara jelas menegaskan definisi pegawai yang berhak menerima tunjangan kinerja. Pegawai yang dimaksud meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Lainnya.&nbsp; "Pegawai ASN merujuk kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, sedangkan Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja, Perpres tersebut menjelaskan bahwa setiap pegawai di lingkungan BNPP berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan.&nbsp;"Besarannya akan ditetapkan berdasarkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. Pasal 4 dari Perpres tersebut menegaskan bahwa tunjangan kinerja diberikan mulai berlakunya Perpres tersebut. Sementara itu, Pasal 5 mengatur tentang pajak penghasilan atas tunjangan kinerja, yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa tidak semua pegawai di lingkungan BNPP memenuhi syarat untuk menerima tunjangan kinerja. Beberapa kriteria yang dikecualikan antara lain pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, pegawai yang sedang dalam masa diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, serta pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur tentang kelas jabatan dan besaran tunjangan kinerja yang akan diterima oleh setiap pegawai berdasarkan kelas jabatan mereka. Hal ini diatur secara detail dalam Lampiran yang merupakan bagian integral dari Perpres tersebut. Menariknya, Perpres tersebut juga memberikan ketentuan mengenai peningkatan jabatan dan evaluasi secara berkala. Pasal 7 memuat informasi bahwa kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan BNPP akan ditetapkan oleh Kepala BNPP. Sementara itu, perubahan kelas jabatan akan ditetapkan oleh Kepala BNPP dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam hal pegawai di lingkungan BNPP diangkat sebagai pejabat fungsional dan menerima tunjangan profesi, Perpres tersebut juga mengatur besaran tunjangan kinerja yang akan dibayarkan. Terakhir, Perpres tersebut menegaskan bahwa pegawai di lingkungan BNPP yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala BNPP dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan demikian, Perpres Nomor 51 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam pengaturan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPP. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Zudan, diharapkan semua pihak dapat memahami dengan jelas mengenai rincian dan mekanisme pemberian tunjangan kinerja tersebut. Berikut adalah rincian Tunjangan Kinerje Pegawai di Lingkungan BNPP: 1. Kelas Jabatan 17 Rp29.085.000,00&nbsp;2. Kelas Jabatan 16 Rp20.695.000.003. Kelas Jabatan 15 Rp14.721.000.O0&nbsp;4. Kelas Jabatan 14 Rp11.670.000.005. Kelas Jabatan 13 Rp8.562.000,00&nbsp;6. Kelas Jabatan 12 Rp7.271.000,00&nbsp;7. Kelas Jabatan 11 Rp5.183.000,00&nbsp;8. Kelas Jabatan 10 Rp4.551.000,009. Kelas Jabatan 9 Rp3.781.O00,O0&nbsp;10.Kelas Jabatan 8 Rp3.319.000.00&nbsp;11.Kelas Jabatan 7 Rp2.928.000,00&nbsp;12.Kelas Jabatan 6&nbsp;Rp2.493.000,0013. Kelas Jabatan 5 Rp2.350.000,00&nbsp;14. Kelas Jabatan 4 Rp2.216.000.0015 Kelas Jabatan 3 Rp2.089.000.0016. Kelas Jabatan 2 RP 2.089.000.0017 Kelas Jabatan 1 Rp 1.968.000.00.*** Penulis dan Editor: Muslikhin

Sekretaris BNPP Prof. Dr. Zudan Beberkan Rincian Tunjangan Kinerja Pegawai Berdasarkan Perpres Terbaru, Ini Rinciannya!

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara halalbihalal berkaitan dengan Hari Raya Idulfitri Tahun 2024/1445 Hijriah di Halaman Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, halalbihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP. “Masih dalam suasana Lebaran tentunya saya mohon maaf dan keluarga kalau ada kesalahan, Minal Aidin Walfaizin mohon maaf lahir batin. Kesempatan juga bagi kita untuk saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling mendekatkan diri di antara kita sebagai sesama kolega,” katanya. Mendagri dalam amanatnya menyampaikan, dalam teori tenda kelompok (group tent) disebutkan bahwa tenda memiliki peran sangat penting untuk melindungi anggota di dalamnya dari berbagai kesulitan, seperti panas dan hujan. Tenda bisa berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Namun, jika ada anggota yang tidak menopang kekuatan di dalam tenda, maka tenda tersebut bisa roboh. “Saya minta semua mendorong mendukung tenda itu tetap berdiri dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, kalau ada yang mencemari nama baik. Dia akan merontoki tenda itu, dan akan merusak semuanya,” ungkapnya. Mendagri menegaskan, tenda tersebut dalam konteks ini adalah institusi Kemendagri dan BNPP yang harus ditunjang dan didukung oleh semua anggota tanpa terkecuali, sesuai dengan peranan dan tugas di bidang masing-masing. Sebab di tenda inilah para anggota ikut berlindung, mencari makan, mendapatkan status sosial, serta dihormati oleh masyarakat, tetangga, dan keluarga.&nbsp; “Sehingga kita bekerja untuk lembaga, untuk negara, jaga baik nama Kemendagri, karena Kemendagri adalah tenda untuk kita berlindung,” tegasnya. Lebih lanjut, usai liburan Lebaran, seluruh pegawai di lingkup Kemendagri dan BNPP bisa kembali bekerja dengan semangat baru, lebih segar, dan lebih termotivasi. Selain itu, proses-proses layanan publik setelah lebaran termasuk layanan kepada pemerintahan daerah juga perlu dilaksanakan seperti biasanya. Apalagi, Kemendagri yang menjadi salah satu ujung tombak pemerintahan telah melalui berbagai masa-masa penting, seperti pelaksanaan Pemilu 2024. "Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah melakukan dan melampaui masa-masa yang sangat penting yang berhubungan dengan tugas Kemendagri" tandasnya. (Puspen Kemendagri)

Menteri Tito: Halalbihalal Idulfitri 2024 Jadi Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid

JAYAPURA, PAPUA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Mathilda Pusung memimpin langsung kegiatan penutupan salah satu jalur tidak resmi atau jalur tikus yang berada kurang lebih 400 meter dari pintu gerbang PLBN Skouw pada Rabu (17/4/2024) kemarin.&nbsp; Jalur tikus tersebut memutari PLBN Skouw, menghubungkan Kampung Wutung, Papua Nugini dan Kampung Mosso Indonesia.&nbsp; Mathilda menjelaskan melalui pemasangan pintu penutup jalan tidak resmi diharapkan bisa menghalangi para pelintas ilegal dari Papua Nugini ke Indonesia atau sebaliknya.&nbsp; "Permasalahan jalur tikus di sekitar PLBN masih harus dipertegas kembali, karena masih adanya warga negara Papua Nugini yang menggunakan jalan tersebut," terang Mathilda.&nbsp; Selain menutup jalur tikus, Mathilda juga memimpin penertiban pedagang yang menggelar lapak-lapak di di kawasan zona penunjang PLBN Skouw, tepatnya di depan area Patung Soekarno.&nbsp; Penertiban pedagang tersebut diawali tindakan persuasif. Berupa penyampaian imbauan kepada pedagang pemilik lapak/kios bahwa tempat yang digunakan untuk berjualan adalah tempat yang dilarang untuk mendirikan lapak/kios.&nbsp; PLBN Skouw menawarkan kebijakan relokasi yang diberikan kepada pedagang.&nbsp;"Atau memindahkan lapak/kios ke tanah milik&nbsp;Ondoafi, Stanis Stanfa yang posisinya bersebelahan dengan zona penunjang PLBN Skouw," lanjutnya.&nbsp; Dengan memindahkan dagangan ke tanah milik penguasaan Ondoafi, lanjut Mathilda, kewenangan sepenuhnya menjadi milik keluarga tersebut, terutama terkait sewa menyewa lahan dan kesepakatan lainnya.&nbsp; Untuk diketahui Ondoafi adalah sebutan untuk pemilik hak ulayat di Kampung Wutung, Papua Nugini dan kampung Mosso Indonesia. Sebelum melakukan penutupan jalur tikus dan penertiban pedagang, Mathilda bersama instansi Customs Immigration Quarantine dan TNI, Polri telah melakukan rapat koordinasi di lantai II, Gedung PLBN Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.&nbsp; Rapat koordinasi tersebut berfokus kepada evaluasi dan tidak lanjut hasil rapat sebelumnya, tentang&nbsp;penutupan jalur tikus dan penertiban pedagang.&nbsp; Isu ini menjadi polemik karena mendapat hambatan dan penolakan dari berbagai pihak masyakarat yang merasa keberatan dan dirugikan atas upaya penegakkan peraturan tersebut. Penulis : Ahmad Fauzi LubisEditor : Binsar Marulitua

Kepala PLBN Skouw di Papua Pimpin Penutupan Jalur Tikus dan Penertiban Lapak Liar Pedagang

NATUNA, KEPRI - Peringatan Idulfitri 1 Syawal 1445 Hijriah telah usai. Pagi yang hangat dan cerah di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan disambut pegawai dengan apel pagi pada hari pertama masuk kerja, seusai cuti bersama, Selasa (16/4/2024).&nbsp; Apel pagi para pegawai PLBN Serasan dimulai Pukul O7.00 WIB, dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Serasan, Liston Horison Simatupang.&nbsp; Liston memberikan pengarahan tentang semangat dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan amanah. "Selamat Idulfitri kepada seluruh pegawai di lingkungan PLBN Serasan dan mengimbau agar seluruh pegawai terus menjalankan tugas dengan penuh semangat dan meningkatkan kinerja usai libur Lebaran 2024 ini," jelasnya.&nbsp; Kegiatan apel pagi di PLBN Serasan dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal. Satu per satu para saling bersalaman dan salin memaafkan.&nbsp;&nbsp; Dalam momentum silaturahmi Idulfitri, Liston juga mengajak para pegawai menyambangi masyarakat. Seperti mendatangi Camat Serasan dan Camat Serasan Timur.&nbsp; Menurut ia, hal ini sangat penting demi terjalin eratnya tali silaturahmi antar pimpinan yg ada di Kecamatan Serasan Dan Serasan timur dengan PLBN Serasan&nbsp; "Kegiatan berjalan hikmat dan dalam suasana damai dan penuh kehangatan. Semoga dengan momentum Idulfitri terjalin kekompakan dan mempererat persaudaraan," ujarnya. Penulis : Binsar Marulitua(Humas BNPP)

Kehangatan Perayaan Idulfitri dan Silaturahmi Halal Bihalal PLBN Serasan Bersama Masyarakat

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.