Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

BNPP Monitor dan Evaluasi Capaian Program 4 Kementerian Sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut

JAKARTA&nbsp;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah koordinasi Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL), Kedeputian Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, memfasilitasi pertemuan dengan kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi mitra pembangunan kawasan perbatasan negara di Jakarta, Kamis (25/4/2024) kemarin.&nbsp; Maksud pertemuan ini adalah untuk memonitoring dan evaluasi capaian program kegiatan K/L Tahun Anggaran 2023.&nbsp;Selain itu pertemuan ini juga sebagai kesempatan untuk konfirmasi dan realisasi program kegiatan kementerian Triwulan I Tahun 2024.&nbsp; Perencana Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi PKPL, BNPP, Sriyanto melaporkan bahwa, dalam pertemuan tersebut terangkum sejumlah realisasi 4 K/L yang melaksanakan masing-masing&nbsp;tugas dan fungsi program dan kegiatan pembangunan di perbatasan negara tahun 2023.&nbsp; "Empat K/L tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," terang Sriyanto.&nbsp;&nbsp; Sriyanto menjelaskan, realisasi kinerja KKP pada tahun 2023 mencapai 90,22 persen dari berbagai program dan kegiatan yang terlaksana di 53 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran Rp200.473.577.718, realisasi&nbsp;yang tercapai sebesar Rp180.862.719.517.&nbsp; Realisasi kinerja Kemenparekraf pada tahun 2023 mencapai 95,13 persen dari berbagai program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp55.277.166.500, realisasi&nbsp;yang tercapai Rp52.823.574.878.&nbsp; Sementara itu, realisasi kinerja Kemendag pada tahun 2023 mencapai 92.70 persen dari berbagai program dan kegiatan di 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp13.000.000.000, realisasi yang tercapai sebesar Rp12.050.663.144.&nbsp; Selanjutnya, realisasi kinerja Kemnaker pada tahun 2023 mencapai 97.71 persen di 13 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari total pagu anggaran sebesar Rp5.650.313.000, realisasi yang tercapai Rp5.521.101.007.&nbsp; "Dalam konteks Rencana Induk (Renduk), BNPP akan terus mengevaluasi capaian target untuk terus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Renduk Pengelolaan BWN-KP belum menjadi acuan dalam program kegiatan K/L," tutur Sriyanto. Sriyanto juga menjelaskan telah menerima laporan realisasi capaian kegiatan dan program yang dilaksanakan 4 K/L pada Triwulan I 2024. Berbagai program dan kegiatan tersebut seperti pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).&nbsp; Berikut rincian lengkap program dan kegiatan 4 kementerian untuk pengembangan sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut Triwulan I 2024:&nbsp; 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)&nbsp;A. Anggaran program dan kegiatan KKP Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara sebesar Rp270.187.088.654.B. SKPT Moa di Kabupaten MBD, adalah&nbsp;pembangunan pelabuhan perikanan Tiakur, MBD yang realisasi mencapai 28,18 persen. Sedangkan untuk Pasar Ikan Realisasi sebesar 90,07 persen.&nbsp;C. SKPT Saumlaki, pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran, realisasi 88,76 persen.&nbsp;D. SKPT Morotai, pembangunan pelabuhan perikanan Daeo Majiko realisasi 67,25 persen. Sedangkan untuk pembangunan pasar Ikan Daruba, realisasi 10,93 persen.&nbsp;E. Penyelenggaran Bimbingan Teknis (Bimtek), Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.F. Pemberian Alat Penangkapan Ikan (API) 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)A. Anggaran program dan kegiatan Kemenparekraf Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara tercatat sebesar Rp79.147.827.000B. Event Sabang Marine Festival, Event ini merupakan perhelatan akbar dan event bahari terbesar di Aceh yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024.&nbsp;C. Event Batam Wonderfood and Art Ramadhan di Batam, Kepri. Selama 22 hari penyelenggaraan dikunjungi lebih dari 32 ribu pengunjung dengan total perputaran uang ditaksir mencapai Rp2,8 miliar. 3 Kementerian Perdagangan (Kemendag)A. Bimtek dan sosialisasi marketing point untuk pelaku usaha di Entikong dan Motaain.&nbsp;B. Pendampingan pengembangan produk ekspor; kegiatan expo; dan pendampingan pelaku usaha untuk business matching.&nbsp;C. Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah 3 T yakni daerah berkategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. 4. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)A. Pada triwulan I Tahun 2024 anggaran untuk pengembangan 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara tercatat Rp4.700.198.000 dengan realisasi sebesar Rp64.061.340.B. Kegiatan Kemnaker berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Penulis: Binsar Marulitua

Barang Bukti Penyelundupan Ratusan Liter BBM hingga Miras Diamankan di Gudang Sita PLBN Wini

TIMOR TENGAH UTARA, NTT&nbsp;- Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini turut menghadiri penyerahan berbagai barang bukti hasil penggagalan penyelundupan dari Indonesia ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada triwulan I 2024.&nbsp; Penyitaan barang selundupan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bea Cukai Atambua.&nbsp; Proses Penyerahan barang bukti penggagalan penyelundupan dilaksanakan di Pos Satgas Pamtas RI- RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK yang berada di kawasan PLBN Wini, Kamis (25/4/2024) kemarin. Wakil Komandan (Wadan) Satgas Pamtas RI-RDTL sektor Barat Yonkav 6/NK Kapten Kav. Satria Dharmanugrah menyerahkan barang sitaan kepada Kepala Bea cukai Atambua yang diwakili Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Wilfridus Wila Kuji.&nbsp;&nbsp;Dalam momen ini, pegawai BNPP dihadiri oleh Kepala Sub Bagian (Kasubdit) Administrasi Umum (ADUM) PLBN Wini, Triwik Ratnadhi dan Kasubid Pengembangan Kawasan, Siprianus Padapili mewakili Kepala PLBN Wini, Don Gaspar. Triwik menjelaskan bahwa, barang bukti hasil penggagalan penyelundupan yang berada di bawah kuasa Bea Cukai, untuk sementara waktu diamankan di gudang sita Bea Cukai pada PLBN Wini sambil menunggu waktu pengiriman&nbsp;ke kantor Bea Cukai Atambua.&nbsp; "Sebelumnya, juga telah dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima barang bukti penggagalan penyelundupan," terang Triwik.&nbsp; Ia juga merinci, barang bukti penggagalan penyelundupan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 160 liter dan jenis Korosone atau minyak tanah.&nbsp; Selanjutnya minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yakni Napoleon 2 dus terdiri atas 24 botol;&nbsp;Habuck Anggur 2 dus terdiri atas 24 botol; dan King Napoleon 38 dus sebanyak 456 botol.&nbsp; "Barang bukti penggagalan penyelundupan lainnya adalah berbagai merek selop produk hasil tembakau, mi instan dan berbagai produk kebutuhan pokok lainnya," pungkasnya. Penulis : Triwik RatnadhiEditor : Binsar Marulitua

PLBN Aruk Fasilitasi Tim Peneliti IPDN, Fokus Bahas Pengelolaan Potensi Ekonomi Perbatasan Indonesia - Malaysia

SAMBAS, KALBAR - Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Aruk, Wendelinus Fanu, menerima kunjungan Tim Peneliti dari Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di PLBN Aruk, Sambas, pada Kamis (25/4/2024), kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Lembaga Penelitian IPDN tahun 2024 yang berfokus pada topik Pengelolaan Potensi Ekonomi di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Wendel memberikan dukungan penuh terhadap penelitian tersebut. Ia menegaskan bahwa PLBN Aruk tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara. "Fungsi PLBN Aruk tidak hanya melayani perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga menjadi jembatan yang memperluas pasar kedua negara tetangga," ujarnya. Ia juga berharap hasil dari semua aktivitas riset dari penelitian ini bisa berdampak bagi pembangunan ekonomi di perbatasan negara khususnya wilayah Aruk. "Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi penguatan dimensi ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kami mendukung dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan audiensi hingga data," tambahnya. Peneliti IPDN, Tumpak Haposan Simajuntak, menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi dan program pembangunan ekonomi perbatasan. "PLBN Aruk dipilih sebagai objek penelitian berdasarkan amanat Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw," jelas Tumpak yang dahulu pernah menjadi Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP.&nbsp; Tumpak juga mengatakan bahwa seharusnya program percepatan pembangunan ekonomi di PLBN Aruk sudah berjalan signifikan mengingat Inpres tersebut telah diterbitkan sejak 3 tahun lalu. "Namun, pada kenyataannya masih banyak yang perlu diperbaiki agar percepatan pembangunan ekonomi dapat didukung lebih baik oleh semua pihak. Atas dasar itulah penelitian ini harus berdampak pada regulasi," jelasnya. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

SURABAYA- Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 berlangsung dengan khidmat di Balai Kota Surabaya, pada Kamis (25/04/2024).&nbsp; Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI). Dalam sambutannya, Tito Karnavian membeberkan terkait dengan tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau" sebagai pijakan untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah terhadap amanah dan tugas mereka dalam membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. "Kami memilih tema ini sebagai langkah untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," ungkapnya. Tak hanya itu, dalam momen yang sama, pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pun turut dilakukan kepada kepala daerah. Salah satunya diberikan kepada Syafrudin, Walikota Serang Periode 2018-2023. Tito Karnavian, mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada penerima atas prestasi dan kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Pemberian penghargaan ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) serta Keputusan Presiden RI nomor 24/TK/tahun 2024," terangnya. Setelah melakukan penyematan penghargaan, Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada semua pemerintah daerah atas peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Dia juga memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang menerima penghargaan pada momen peringatan tersebut. "Tak lupa, penghargaan ini bukan semata-mata dari Kemendagri, melainkan hasil dari panel yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan juga pihak eksternal yang kredibel," jelasnya. Tito Karnavian pun mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bersama-sama bekerja lebih baik, melangkah lebih baik demi Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (Humas BNPP) Sumber: Humas KemendagriEditor: Muslikhin

Pimpin Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 di Surabaya, Mendagri Beri Penghargaan ke 14 Kepala Daerah

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.