Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

SAMBAS, KALBAR - Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Aruk, Wendelinus Fanu, menerima kunjungan Tim Peneliti dari Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di PLBN Aruk, Sambas, pada Kamis (25/4/2024), kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Lembaga Penelitian IPDN tahun 2024 yang berfokus pada topik Pengelolaan Potensi Ekonomi di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Wendel memberikan dukungan penuh terhadap penelitian tersebut. Ia menegaskan bahwa PLBN Aruk tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara. "Fungsi PLBN Aruk tidak hanya melayani perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga menjadi jembatan yang memperluas pasar kedua negara tetangga," ujarnya. Ia juga berharap hasil dari semua aktivitas riset dari penelitian ini bisa berdampak bagi pembangunan ekonomi di perbatasan negara khususnya wilayah Aruk. "Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi penguatan dimensi ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kami mendukung dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan audiensi hingga data," tambahnya. Peneliti IPDN, Tumpak Haposan Simajuntak, menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi dan program pembangunan ekonomi perbatasan. "PLBN Aruk dipilih sebagai objek penelitian berdasarkan amanat Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw," jelas Tumpak yang dahulu pernah menjadi Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP.&nbsp; Tumpak juga mengatakan bahwa seharusnya program percepatan pembangunan ekonomi di PLBN Aruk sudah berjalan signifikan mengingat Inpres tersebut telah diterbitkan sejak 3 tahun lalu. "Namun, pada kenyataannya masih banyak yang perlu diperbaiki agar percepatan pembangunan ekonomi dapat didukung lebih baik oleh semua pihak. Atas dasar itulah penelitian ini harus berdampak pada regulasi," jelasnya. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

PLBN Aruk Fasilitasi Tim Peneliti IPDN, Fokus Bahas Pengelolaan Potensi Ekonomi Perbatasan Indonesia - Malaysia

SURABAYA- Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 berlangsung dengan khidmat di Balai Kota Surabaya, pada Kamis (25/04/2024).&nbsp; Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI). Dalam sambutannya, Tito Karnavian membeberkan terkait dengan tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau" sebagai pijakan untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah terhadap amanah dan tugas mereka dalam membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. "Kami memilih tema ini sebagai langkah untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," ungkapnya. Tak hanya itu, dalam momen yang sama, pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pun turut dilakukan kepada kepala daerah. Salah satunya diberikan kepada Syafrudin, Walikota Serang Periode 2018-2023. Tito Karnavian, mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada penerima atas prestasi dan kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Pemberian penghargaan ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) serta Keputusan Presiden RI nomor 24/TK/tahun 2024," terangnya. Setelah melakukan penyematan penghargaan, Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada semua pemerintah daerah atas peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Dia juga memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang menerima penghargaan pada momen peringatan tersebut. "Tak lupa, penghargaan ini bukan semata-mata dari Kemendagri, melainkan hasil dari panel yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan juga pihak eksternal yang kredibel," jelasnya. Tito Karnavian pun mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bersama-sama bekerja lebih baik, melangkah lebih baik demi Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (Humas BNPP) Sumber: Humas KemendagriEditor: Muslikhin

Pimpin Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 di Surabaya, Mendagri Beri Penghargaan ke 14 Kepala Daerah

BNPP Sinkronisasi Rancangan Awal Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 Bersama K/L di Lingkup Batas Laut dan Udara

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menggelar kegiatan rapat Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025-2029 pada lingkup Batas Laut dan Udara bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP. Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) BNPP dihadiri langsung oleh pejabat atau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Srenum Mabes TNI, Srena KASAL, Srena KASAU, Srena Polri, Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Hal ini guna memperoleh bahan masukan dan menyamakan persepsi, menyelaraskan program/kegiatan, anggaran terhadap Rencana Strategis (Renstra), dan rencana kerja K/L dalam pengelolaan perbatasan laut dan udara, serta dapat terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. "Sedangkan tujuan dari pelaksanaan rapat ini agar terciptanya kesepakatan rancangan awal PBWN-KP Tahun 2025-2029 yang berdasar dari bahan masukan K/L sebagai acuan penggerak pembangunan batas wilayah negara, serta update kegiatan seiring dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang di K/L," ucap Siti. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan melalui rapat ini dari masing-masing K/L sebagai bahan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029: Andi Putra Parlindungan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan, telah sesuai dan selarasnya bahan paparan dari target rencana kegiatan survey verifikasi Titik Dasar (TD) di 35 unit yang akan dilaksanakan oleh BIG untuk&nbsp;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Untuk target kegiatan survey verifikasi Titik Dasar tahun 2029, Provinsi Papua perlu disesuaikan menjadi Provinsi Papua Barat," kata Andi. Padya 4/Jakstraum Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) Markas Besar (Mabes) TNI Mad Kusnan menyampaikan, bahwa kegiatan renovasi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AL untuk target 2025-2027 di 17 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sudah sesuai dengan rencana Mabes TNI AL. "Selain kegiatan pembangunan Pos Pamputer dan Pos TNI AL (Posal), juga akan ada kegiatan yang bersifat operasi pengamanan perbatasan, baik di perbatasan darat, laut, maupun udara," sanggah Mad. Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksma TNI I Gusti Putu Aswan menjelaskan, Bakamla mengusulkan agar dilakukan penajaman kembali dan kolaborasi bersama terkait dengan rencana kegiatan Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu, TNI AL juga akan melaksanakan kegiatan Karya Bakti Perbatasan sebagai bentuk memaksimalkan kolaborasi bersama potensi di daerah. "Berkaitan dengan tugas Bakamla, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 180 hari dan operasi mandiri selama 185 hari di tahun 2025," ungkap I Gusti Putu.&nbsp;&nbsp; Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bakamla akan melaksanakan operasi&nbsp;patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 180 hari. Untuk tahun 2027, 2028, dan 2029, akan dilaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 100 hari. Dengan dilaksanakannya pembahasan pada rapat kali ini, diharapkan agar komitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 di lingkup batas laut dan udara selaras dengan K/L mitra Asdep Taslaud. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Perwakilan Badan Migrasi PBB Puji Seni Dekoratif PLBN Entikong: "Wow, I'm Amazed By This Building!"

SANGGAU-KALBAR&nbsp;- Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan Perwakilan International Organization for Migration (IOM) pada Rabu (24/04/2024) kemarin. Perwakilan IOM datang bersama rombongan Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggiat Napitupulu. Perwakilan IOM yang menyambangi PLBN adalah Greg dan Sebastian. Kedatangan kedua orang perwakilan IOM yang merupakan warga negara Australia dan Prancis, disambut langsung Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand. Perwakilan IOM, Greg dan Sebastian mengaku merasa kagum dengan bangunan PLBN yang begitu megah, bersih dan lengkap dengan ornamen khas Suku Dayak di sekelilingnya.&nbsp;Mereka juga memuji salah satu karya pembangunan perbatasan negara oleh Presiden Joko Widodo. "I know the statue up there, Isn't Soekarno? Wow, I'm amazed by this building!. *Red (&nbsp;Saya tahu patung di sana, itu patung Soekarno kan? Wow, saya terkesima dengan gedung ini!), "jelas Greg. Untuk Diketahui, IOM adalah organisasi internasional bagian dari Badan Migrasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), yang mempromosikan migrasi berperikemanusiaan, teratur dan bermanfaat. Dalam momen kunjungan tersebut, Viktorius Dunand juga mengajak rombongan tamu untuk melihat sejumlah fasilitas pelayanan publik PLBN Entikong khususnya di jalur keberangkatan.&nbsp; Kepada rombongan, ia juga menyampaikan bahwa PLBN Entikong beserta 12 PLBN lain yang ada di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).&nbsp; Dalam momen kunjungan tersebut, Viktor juga menjelaskan terkait arus lalu lintas batas antarnegara dan prosedur pelayanan kendaraan melalui PLBN Entikong dari jalur keberangkatan dan kedatangan. “PLBN ini merupakan bangunan yang direnovasi kembali oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2016 yang lalu,” tambah Viktor. Penulis : Erika BarusEditor : Binsar Marulitua

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.