Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Prof Zudan Sekretaris BNPP Kembali Dilantik Mendagri Tito, Kini Pj Gubernur Sulsel

JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri pada, Jumat (17/5/2024). Sebelumnya Mendagri Tito, menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Mei 2024. Kini, Zudan ditetapkan sebagai Pj Gubernur Sulsel menggantikan Bahtiar Baharuddin. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 60/P Tahun 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur, yang bersamaan ini dilantik oleh Mendagri Tito kelima pejabat lainnya. Diantaranya Pj. Gubernur Maluku Utara, Pj. Gubernur Banten, Pj. Gubernur Gorontalo, dan Pj. Gubernur Sulbar. Mendagri Tito menyampaikan, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Prof Zudan untuk kembali menjabat sebagai Pj. Gubernur berdasar atas pengalamannya dalam memimpin. "Pak Zudan ini yang ketiga kali, dulu Gorontalo, kemudian Sulawesi Barat, dan baru saja berganti ke Sulawesi Selatan," ucap Mendagri Tito. Ia menambahkan, bahwa semakin banyak memiliki pengalaman di daerah maka akan mengetahui apa saja yang terjadi di daerah sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat dengan kondisi daerah tersebut. Semenatara itu, Zudan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri yang telah memberikan penugasan untuk melaksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulsel. "Mudah-mudahan kita semua, saya bersama kawan-kawan bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin," pungkas Zudan. Zudan juga menjelaskan bahwa terdapat tiga tugas pokok yang harus dijalani ketika menjabat sebagai gubernur, yaitu tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas sosial masyarakat. "Penjabat itu tugasnya mengisi kekosongan jabatan, tugas utama dalam pemerintahan itu yang pertama, menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan pelayanan publik, kedua tugas melanjutkan pembangunan, dan yang ketiga menyapa masyarakat melalui tugas sosial," terangnya. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

BELU, NTT - Simulasi penanggulangan kejadian berpotensi wabah/KKM berlangsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) perbatasan Timor Leste&nbsp;pada Rabu (15/05/24) kemarin.&nbsp; Sebanyak 150 personel&nbsp;terdiri atas personel TNI-Polri, pegawai PLBN Motaain serta unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security&nbsp;turut bergabung dalam aksi menekan salah satu wabah penyakit mematikan yakni kolera (vibrio cholerae). Kepala PLBN Motaain, Engelberthus Klau menjelaskan bahwa, sebelum dimulai telah dilaksanakan uji kesiapan dan kesesuaian dokumen rencana kontijengsi dan rencana pelaksanaan kegiatan simulasi penanggulangan kejadian penyakit berpotensi wabah/KKM di PLBN Motaain. "Jenis penyakit yang dipilih untuk disimulasikan adalah penyakit kolera, sehingga perlu diketahui apakah sudah sesuai kebutuhan dalam dokumen perencanaan kegiatan dengan ketersediaan sumber daya, fasilitas, serta kondisi lokal masyarakat setempat," jelasnya.&nbsp; Engelberthus kembali menjelaskan, bahwa pada satu hari sebelumnya, yakni Selasa (14/5) juga telah dilaksanakan gladi kotor simulasi yang melibatkan berbagai personel.&nbsp; Kegiatan simulasi penanganan penyebaran wabah kolera terdiri atas 25 adegan dan tahapan. Berikut 25 tahapan dalam simulasi tersebut: Pada tahap awal dimulai saat kondisi sudah dinyatakan dalam tahap peningkatan kewaspadaan karena terjadi peningkatan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di negara tetangga. Simulasi dimulai saat kedatangan Bus Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) di depan gerbang PLBN Motaain.&nbsp; Kernet Bus ALBN yakni Bus Sinar Gemilang yang mangangkut lintas kota dan provonsi turun sambil membawa manifest atau rincian jumlah penumpang dan melapor kepada petugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Isi laporan bahwa bus membawa 15 orang penumpang, 4 di antaranya menderita diare lebih dari 5 kali.&nbsp; Disusul kemudian oleh kernet Bus Sinar Gemilang dari Timor Leste melaporkan hal yang sama, di mana dari 15 penumpang, 2 orang mengalami diare lebih dari 4 kali. Petugas Pamtas melapor kepada kepala PLBN bahwa 2 bus akan masuk dengan membawa masing-masing 15 penumpang 6 di antaranya mengalami diare. Berdasarkan laporan dari Tim Pamtas, Kepala PLBN menghubungi Kepala BKK dan keamanan PLBN untuk menjaga 2 bus tersebut. Koordinator Balai Karantina Kesehatan (BKK) menggerakkan tim petugas BKK untuk pemeriksaan bus beserta muatannya. Kedua bus yang datang dari negara tetangga diberhentikan di pintu kedatangan oleh tim security PLBN Motaain yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), didampingi tim BKK. Penumpang diturunkan dari kedua bus, yang terduga sakit dan kontak dipisahkan, diarahkan ke ruangan kedatangan dan tenda yang telah disiapkan. Setelah semua penumpang diturunkan dan dipisahkan antara penumpang yang diare dengan yang tidak diare, petugas BKK. Petugas BKK selanjutnya berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan,&nbsp;untuk mengarahkan kedua bus ke tempat carwash agar dilaksanakan desinfeksi dengan alat carwash untuk eksterior. Selain itu dekontaminasi untuk interior, termasuk barang bagasi menggunakan bactiscan, sprayer dan lap dekon termasuk barang bagasi. Sementara kedua bus dilaksanakan desinfeksi, penumpang yang tidak mengalami dehidrasi melanjutkan pengisian dokumen karantina berupa Ground Crossing Declaration of Health (GCDH) sambil dilaksanakan skrining.&nbsp; Disaat skrining lanjutan untuk penumpang lain, ditemukan ada yang memiliki gejala buang air berat (BAB) terus menerus. Penumpang yang sakit dan terduga, dipisahkan dalam tenda isolasi sementara yang sudah disiapkan, di mana ditemukan 1 sakit dan 5 terduga lainnya. Penumpang lain yang kontak diberikan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) risiko KLB kolera dan pengisian Health Alert Card (HAC) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang merupakan catatan semua pelaku perjalanan domestik dan internasional selama masa KLB.&nbsp; Kembali ke penumpang HAC, setelah selesai lanjut pemeriksaan imigrasi dan Bea Cukai oleh petugas menggunakan APD minimal. Lanjut ke penumpang sakit dam terduga dalam tenda isolasi, dilakukan penanganan oleh petugas, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel dan proses rehidrasi atau pemasangan infus.&nbsp; Kepala&nbsp;BKK&nbsp;yang mendapatkan laporan dari tim yang melaksanakan skrining melapor kepada Kepala PLBN untuk menghubungi RS untuk merujuk pasien agar menapatkan penanganan lebih lanjut dan mengambil sampel untuk dikirim ke laboratorium RSPI di Jakarta. Persiapan rujukan kasus dengan ambulans PLBN Motaain dan ambulans tambahan lain. Selanjutnya rujukan kasus ke RS dalam hal ini perjalanan ke RS dan penanganan di RS.&nbsp; Dua pasien yang sudah dirujuk dengan ambulans, datang rombongan orang demo yang berisi tuntutan agar tidak dilakukan penahanan kepada orang yang melintas di PLBN Motaain. Melihat pendemo yang cukup banyak, Kepala PLBN menghubungi keamanan untuk mengahalu dan menemui pendemo. Petugas keamanan bersiaga dan menjaga area sekitar tenda, namun suasana kian memanas. Terjadi keributan, petugas keamanan coba meredakan didampingi petugas karantina Saat terjadi keributan, tiba-tiba ada salah satu pendemo yang jatuh pingsan. Petugas keamanan melakukan evakuasi pendemo yang pingsan ke area yang teduh, tenang dan jauh dari keributan untuk dilakukan pertolongan oleh tim medis.Ternyata org tersebut terkena serangan jantung, petugas melakukan resusitasi awal.&nbsp; Kasus serangan jantung berhasil ditangani dan dilakukan rujukan ke rs untuk penanganan lebih lanjut. Petugas karantina dan keamanan berhasil meredakan keributan sehingga tidak menjadi lebih anarkis.&nbsp; Kegiatan Simulasi Penanggulangan Kejadian Berpotensi wabah/KKM diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).&nbsp; Kegiatan simulasi ini bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra) Dinas Kesehatan TNI AU, Pemerintah Provinsi NTT, Pemkab Belu dan lintas sektor program lainnya.&nbsp;&nbsp; Untuk diketahui, kolera atau Cholera adalah penyakit infeksi yang mengganggu sistem pencernaan. Penularan kolera kerap kali berasal dari air yang terkontaminasi bakteri&nbsp;Vibrio cholerae. Gejala utama yang dialami penderita kolera adalah diare parah serta dehidrasi. Kasus kolera banyak berkembang pada negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi buruk, padat penduduk, area perang atau kawasan bencana alam. Menurut data dari World Health Organization (WHO) mencatat angka kematian akibat kolera berkisar 21-143 ribu setiap tahunnya. Penulis : Yohanes Mario UranEditor : Binsar Marulitua

150 Personel Terjun Langsung Tangani Wabah Mematikan di PLBN Motaain, Bagaimana Mekanisme Pencegahannya?

Saumlaki, MALUKU - Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Irjen Pol Makhruzi Rahman mengunjungi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Saumlaki, guna membahas bahan masukan terkait keterbatasan fasilitas pelabuhan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kunjungan lapangan Deputi Makhruzi terkait pembangunan kawasan perbatasan di KKT serta kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki pada, Rabu (15/5/2024). Dalam kunjungannya Irjen Pol Makhruzi Rahman yang didampingi Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, mengapresiasi atas sambutan serta kerja keras dan dedikasi para petugas di wilayah Pelabuhan Saumlaki KKT. "Kami melihat potensi dan juga tantangan yang ada di wilayah perbatasan laut, oleh karena itu perlu dibuat perencanaan untuk merumuskan kebijakan yang optimal," kata Irjen Pol Makhruzi. Ia menjelaskan, bahwa dalam diskusinya bersama Kepala Kantor UPP Kelas II Saumlaki terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang dialami di wilayah Pelabuhan Saumlaki. "Seperti pada keterbatasan fasilitas pelabuhan serta terminal penumpang yang masih dalam tahap pembangunan, adanya antrian yang tidak terkontrol pada boarding tiket, dan over capacity lahan parkir serta faktor cuaca yang juga dapat mempengaruhi aktivitas pelabuhan," terangnya. Irjen Pol Makhruzi juga menambahkan, bahwa KKT ini berbatasan dengan Benua Australia, dimana banyak hal bisa saja terjadi di wilayah perbatasan laut. Maka dalam pengembangannya, PKSN tidak dapat dilaksanakan secara parsial sehingga harus direncanakan setahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala Kantor UPP Kelas II Saumlaki Rodrieggo Diaz, mengucapkan rasa terima kasih serta rasa hormat atas kunjungan Deputi II BNPP Irjen Pol Makhruzi Rahman ke Saumlaki KKT guna meninjau potensi pembangunan pada wilayah perbatasan. Kedepannya, BNPP berharap bahwa bahan masukan dan usulan yang menjadi diskusi bersama ini dapat tersusun sebagai program kegiatan yang optimal guna menunjang pertumbuhan pembangunan bagi kecamatan di wilayah perbatasan. Sebagai informasi, Kantor UPP Saumlaki memiliki wilayah kerja pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri No.17 tahun 2023. Yakni wilayah kerja kantor UPP Saumlaki mencakup pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Deputi II BNPP Makhruzi Rahman Kunjungi Kantor UPP Kelas II Saumlaki, Bahas Fasilitas Pelabuhan

Saumlaki, MALUKU -&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Deputi Bidang pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol Makhruzi Rahman menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki pada, Rabu (15/5/2024). Kegiatan FGD ini diikuti bersama oleh beberapa pihak instansi terkait, meliputi Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, KSOP Pelabuhan Saumlaki, dan KPUB Bandara Saumlaki, beserta Camat Kawasan Perbatasan. Irjen Pol Makhruzi menjelaskan, bahwa kegiatan pengukuran IPKP ini merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. "Dimana 18 PKSN menjadi target pembangunan hingga akhir tahun 2024 dengan IPKP sebesar 0,52 persen," ucap Irjen Pol Makhruzi dalam keterangannya di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan, bahwa sebelumnya dalam pengukuran IPKP variabel telah disebar kuesioner yang meliputi 3 fungsi PKSN yaitu, Variabel Lintas Batas, Variabel Simpul Transportasi, dan Variabel Pertumbuhan Ekonomi. "Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) ini sangat spesifik, sehingga potensi yang harus digali tidak lain adalah kelautan. Untuk itu perlu fokus pengembangan pada wilayah kelautan," ujarnya. Melalui FGD ini, Irjen Pol Makhruzi menambahkan, bahwa pengembangan tersebut untuk peningkatan terhadap pelaksanaan tugas Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki yang membawahi 3 Pos TNI AL (Posal). Kemudian, dukungan Kapal Patroli Sea Rider untuk Posal dan dukungan lapangan tembak. "Adapun dukungan pada sarana prasarana infrastruktur, seperti instalasi sarana air bersih di Larat dan listrik di Nirunmas. Serta usulan penambahan 3 kecamatan dalam FGD sebagai lokasi prioritas, yaitu Kecamatan Wuarlobobar, Wemaktian, dan Molo Maru," pungkasnya. Sementara itu, Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, mengapresiasi pihak BNPP mengenai kegiatan FGD pengukuran IPKP yang berlangsung. "Diharapkan FGD ini mendapatkan data-data dan masukan isu-isu strategis mendasar dalam penyusunan program kegiatan pengembangan PKSN Saumlaki," ungkap Piterson. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

BNPP Selenggarakan FGD Terkait Pengukuran IPKP pada PKSN Saumlaki

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.