• BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
    REPUBLIK INDONESIA


  •  

  •  

Pemkab Meranti Minta Reklamasi dan Penerangan Listrik di Pulau Terluar

Jakarta - Ketua DPRD Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, Fauzi Hasan, SE mengatakan, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memperhatikan permasalahan yang terjadi di pulau-pulau terluar di Tanah Air. Di wilayah Kabupaten Meranti sendiri, terdapat dua pulau terluar, yakni Pulau Rangsang dan Pulau Merbau. Masyarakat Meranti pun berharap agar pemerintah turut memperhatikan pembangunan di kedua pulau terluar tersebut, terutama reklamasi dan bantuan penerangan listrik.

Lanjutkan membaca

BNPP Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan (SIMTas) secara Online

Jakarta – Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum (PKH), BNPP RI, Rabu – Kamis (26 – 27/11), mengadakan Rapat Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perbatasan (SIMTas) secara Online Tahun 2014 di Fave Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Dalam Rapat tersebut, Kepala Bagian Perencanaan pada Biro PKH Drs. Amran, AP, MT menyampaikan bahwa pengembangan SIMTas 2014 akan ditingkatkan ke aplikasi Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dari beberapa aplikasi SIMTas yang sedang berjalan saat ini yaitu: Siprutas, Gudang Data, Monitoring Statistik dan dapat diakses secara Online oleh seluruh stakeholders. “BNPP menyikapi dinamika yang berkembang di daerah perbatasan, maka di perlukannya suatu sistem manajemen data dan informasi yang terintegrasi secara Online”, kata Amran.
Selanjutnya Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial Dr. Antonius Wijanarto, memaparkan berbagai data spasial yang telah dikembangkan oleh BIG, diantaranya peta perizinan dan peta kepadatan penduduk di Indonesia, serta Ina Geoportal yang berisi peta geospasial  yang dikelola oleh BIG adalah wujud implementasi UU No 4 Tahun 2011.  “BIG siap bekerjasama secara intensif dengan BNPP dalam rangka mengembangkan aplikasi SIMTas berbasis data spasial untuk mempermudah pemanfaatan dan pengendalian, serta menuju one map policy,” kata Antonius. Lebih lanjut disampaikan Guritno Bintara Kabid Penataan Ruang, BIG mengatakan, data spasial (peta) yang dikembangkan oleh instansi harus mengacu pada data spasial dari BIG (one map policy) supaya mudah dalam mengendalikan dan mengawasi data spasial yang ada di Indonesia.
(*)
(Sumber Berita: Bagren BNPP)

BNPP Laksanakan Rakor Pengelola Perbatasan Negara


Jakarta - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) sesuai konsep Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Aula Zahmir Islamie IPDN, Jalan Ampera Raya (Kampus IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (08/12). Rakor dihadiri Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari 13 Provinsi yang memiliki kawasan perbatasan negara.

Lanjutkan membaca

BNPP Laksanakan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Jakarta – Reformasi birokrasi merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI yang baru terbentuk empat tahun lalu pun terus berbenah untuk mewujudkan semangat perubahan tersebut.

Lanjutkan membaca

Artikel Selanjutnya...

Bookmaker boonus www.p.betroll.co.uk Paddy Power
Racing Betting at Betfair info by f.betroll.co.uk
How to getBonus at the best bookies in the uk by betroll.co.uk