Berita - Proses pembangunan PLBN Napan

Proses pembangunan PLBN Napan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Berita - Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BNPP-KADIN

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Kunjungan Kerja Kalbar terkait Inpres No.1 Tahun 2021

Berita - Peresmian operasional room

Peresmian operasional room

Berita - Rakordal

Rakordal

Kemenkeu

Kemenkumham

Pertanian

BNPT

Bakamla

Dephub

Kemenperin

Kemendesa

Bappenas

Kominfo

Kemendagri

Kemen PU

Kemlu

Kemendag

BUMN

Kemdikbud

Kemenkes

Instagram

Tiktok

Twitter

Facebook

home

Beranda Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia

Beranda - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Malaka, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan atas kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas di perbatasan negara, yakni dengan menerapkan jadwal kegiatan apel harian sebanyak empat kali dalam sehari tanpa mengenal hari libur dan tanggal merah. Kepala PLBN Motamasin Reynold Uran, menjelaskan bahwa penerapan jadwal kegiatan apel yang ketat tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kedisiplinan dan kesiapan para pegawai dalam menjalankan tugas di kawasan perbatasan negara. "Kami memberlakukan apel rutin setiap harinya sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasional di PLBN Motamasin," ujar Reynold pada, Jumat (26/4/2024). Ia menambahkan, bahwa kegiatan apel pegawai di lingkungan PLBN Motamasin dilaksanakan menjadi empat sesi apel yaitu pada pukul 07.30 WITA, pukul 12.30 WITA, pukul 16.00 WITA, dan pada pukul 19.30 WITA di setiap harinya. Sementara itu, Kepala Subbidang Kemanaan dan Kebersihan PLBN Motamasin Fridolinus G. Mau mengatakan, bahwa semangat dan komitmen para pegawai sangatlah penting sebagai bentuk tanggung jawab yang mereka hadapi di kawasan perbatasan negara. "Kami mengapresiasi semangat dan dedikasi para pegawai di lingkungan PLBN Motamasin yang tidak kenal lelah dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasional di PLBN Motamasin," kata Fridolinus. Para pegawai di lingkungan PLBN Motamasin pun merespon positif dengan adanya penerapan jadwal kegiatan apel yang ketat seperti ini, mereka merasa bangga dan bersyukur dapat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbidang Fasilitas Pelayanan Lintas Batas Negara PLBN Motamasin Herlina Utari, ia menganggap bahwa kegiatan apel yang dilakukan di lingkungan PLBN Motamasin sebagai bentuk memperkuat keterpaduan tim dalam menjalankan tugas. “Saya merasa bangga berada di lingkungan PLBN Motamasin dengan rekan-rekan, termasuk para pimpinan, dan TPO yang memiliki semangat tinggi menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah perbatasan Motamasin," ungkap Herlina. Begitupun dengan para pegawai lainnya di lingkungan PLBN Motamasin, seperti Pegawai Teknisi, Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), dan Tenaga Kebersihan yang juga turut serta mengikuti kegiatan apel rutin dengan penerapan jadwal yang baru. Mereka merasa bahwa tugas dan arahan yang menjadi tanggung jawab pegawai menjadi lebih efektif dilaksanakan, melalui pengarahan tugas secara langsung di setiap jadwal kegiatan apel rutin. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi dari para pegawai, PLBN Motamasin terus berupaya untuk menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Penulis: Andreas IknatiusEditor: Bagas Ramadhandy

PLBN Motamasin Lakukan 4 Kali Apel Sehari, Meskipun Hari Libur

Timor Tengah Utara, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Laksamana Muda (Laksda) TNI Kisdiyanto, M.Tr.Ops dalam rangka kunjungan kerja di PLBN Napan, Kamis (25/04/2024).&nbsp; Kedatangan Laksda Kisdiyanto didampingi Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma Toto Gumulyo dan Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara),&nbsp;Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Budi Setyono.&nbsp; Laksda Kisdiyanto menyampaikan bahwa&nbsp;maksud kunjungan kerja adalah untuk memonitor kondisi terkini PLBN Napan sebelum diresmikan oleh Presiden.&nbsp; Selain itu juga melakukan cek terhadap persiapan pertahanan dan keamanan, sebagai upaya menguatkan fungsi dan peran PLBN,&nbsp;maka dukungan dari aspek pertahanan dan keamanan yang dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penting untuk menciptakan kelancaran arus pelintasan PLBN yang aman dan nyaman. "Kunjungan kerja ini untuk melakukan cek terhadap hasil pembangunan fisik dan kesiapan operasional PLBN Napan," terang Laksda Kisdiyanto. Asdep Pengelolaan Tasbara, BNPP, Budi Setyono menjelaskan bahwa, PLBN hadir menjadi perwujudan dari perbatasan sebagai beranda dan halaman depan NKRI. Selain itu, menjadi bagian penting dalam melancarkan arus orang dan barang antarnegara yang bertetangga. "Perlu ada keseimbangan antara aspek trade fasilitation dan aspek security, kehadiran satuan tugas yang secara operasional ditugaskan di kawasan sekitar PLBN, sangat berperan untuk mem back up tugas-tugas pelayanan lintas batas negara yang dijalankan Custom, Immigration and Quarantine (CIQ) di PLBN Napan, sehingga tercipta kelancaran dan keamanan kawasan," ungkap Budi.&nbsp;Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Napan, Maria Fatima Rika, menjelaskan bahwa, rombongan Kedeputian Kemenko Polhukam juga mengadakan pertemuan dengan jajaran Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan di Aula Wisma Indonesia PLBN Napan. Hal dibahas dalam pertemuan ini yaitu mengenai hasil pembangunan fisik dan kesiapan operasional PLBN yang mendapat titik terang di mana Kementrian PUPR telah menyelesaikan pembangunan dalam 2 tahap dan seluruh bangunan telah dalam kondisi siap pakai. Ia juga menerangkan bahwa petugas CIQ telah menyatakan kesiapan pelayanan lintas batas melalui PLBN Napan.&nbsp; "Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat pun berharap agar Presiden berkenan meresmikan PLBN Napan secara langsung," pungkasnya. Hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kab. TTU, Wakapolres TTU, Kasdim 1618/TTU, Pimpinan OPD Kab TTU, para Administrator PLBN Wini, Motaain dan Motamasin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kepala Bea Cukai Atambua, Koordinator Karantina Kesehatan PLBN Napan serta Koordinator Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan PLBN Napan. Penulis : Adrianus Charles BukifanEditor : Binsar Marulitua

Deputi Kemenko Polhukam Sambangi PLBN Napan, Cek Hasil Pembangunan dan Kesiapan Operasional Sebelum Diresmikan Presiden

BNPP Monitor dan Evaluasi Capaian Program 4 Kementerian Sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut

JAKARTA&nbsp;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah koordinasi Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL), Kedeputian Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, memfasilitasi pertemuan dengan kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi mitra pembangunan kawasan perbatasan negara di Jakarta, Kamis (25/4/2024) kemarin.&nbsp; Maksud pertemuan ini adalah untuk memonitoring dan evaluasi capaian program kegiatan K/L Tahun Anggaran 2023.&nbsp;Selain itu pertemuan ini juga sebagai kesempatan untuk konfirmasi dan realisasi program kegiatan kementerian Triwulan I Tahun 2024.&nbsp; Perencana Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi PKPL, BNPP, Sriyanto melaporkan bahwa, dalam pertemuan tersebut terangkum sejumlah realisasi 4 K/L yang melaksanakan masing-masing&nbsp;tugas dan fungsi program dan kegiatan pembangunan di perbatasan negara tahun 2023.&nbsp; "Empat K/L tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," terang Sriyanto.&nbsp;&nbsp; Sriyanto menjelaskan, realisasi kinerja KKP pada tahun 2023 mencapai 90,22 persen dari berbagai program dan kegiatan yang terlaksana di 53 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran Rp200.473.577.718, realisasi&nbsp;yang tercapai sebesar Rp180.862.719.517.&nbsp; Realisasi kinerja Kemenparekraf pada tahun 2023 mencapai 95,13 persen dari berbagai program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp55.277.166.500, realisasi&nbsp;yang tercapai Rp52.823.574.878.&nbsp; Sementara itu, realisasi kinerja Kemendag pada tahun 2023 mencapai 92.70 persen dari berbagai program dan kegiatan di 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp13.000.000.000, realisasi yang tercapai sebesar Rp12.050.663.144.&nbsp; Selanjutnya, realisasi kinerja Kemnaker pada tahun 2023 mencapai 97.71 persen di 13 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari total pagu anggaran sebesar Rp5.650.313.000, realisasi yang tercapai Rp5.521.101.007.&nbsp; "Dalam konteks Rencana Induk (Renduk), BNPP akan terus mengevaluasi capaian target untuk terus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Renduk Pengelolaan BWN-KP belum menjadi acuan dalam program kegiatan K/L," tutur Sriyanto. Sriyanto juga menjelaskan telah menerima laporan realisasi capaian kegiatan dan program yang dilaksanakan 4 K/L pada Triwulan I 2024. Berbagai program dan kegiatan tersebut seperti pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).&nbsp; Berikut rincian lengkap program dan kegiatan 4 kementerian untuk pengembangan sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut Triwulan I 2024:&nbsp; 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)&nbsp;A. Anggaran program dan kegiatan KKP Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara sebesar Rp270.187.088.654.B. SKPT Moa di Kabupaten MBD, adalah&nbsp;pembangunan pelabuhan perikanan Tiakur, MBD yang realisasi mencapai 28,18 persen. Sedangkan untuk Pasar Ikan Realisasi sebesar 90,07 persen.&nbsp;C. SKPT Saumlaki, pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran, realisasi 88,76 persen.&nbsp;D. SKPT Morotai, pembangunan pelabuhan perikanan Daeo Majiko realisasi 67,25 persen. Sedangkan untuk pembangunan pasar Ikan Daruba, realisasi 10,93 persen.&nbsp;E. Penyelenggaran Bimbingan Teknis (Bimtek), Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.F. Pemberian Alat Penangkapan Ikan (API) 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)A. Anggaran program dan kegiatan Kemenparekraf Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara tercatat sebesar Rp79.147.827.000B. Event Sabang Marine Festival, Event ini merupakan perhelatan akbar dan event bahari terbesar di Aceh yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024.&nbsp;C. Event Batam Wonderfood and Art Ramadhan di Batam, Kepri. Selama 22 hari penyelenggaraan dikunjungi lebih dari 32 ribu pengunjung dengan total perputaran uang ditaksir mencapai Rp2,8 miliar. 3 Kementerian Perdagangan (Kemendag)A. Bimtek dan sosialisasi marketing point untuk pelaku usaha di Entikong dan Motaain.&nbsp;B. Pendampingan pengembangan produk ekspor; kegiatan expo; dan pendampingan pelaku usaha untuk business matching.&nbsp;C. Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah 3 T yakni daerah berkategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. 4. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)A. Pada triwulan I Tahun 2024 anggaran untuk pengembangan 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara tercatat Rp4.700.198.000 dengan realisasi sebesar Rp64.061.340.B. Kegiatan Kemnaker berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Penulis: Binsar Marulitua

Barang Bukti Penyelundupan Ratusan Liter BBM hingga Miras Diamankan di Gudang Sita PLBN Wini

TIMOR TENGAH UTARA, NTT&nbsp;- Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini turut menghadiri penyerahan berbagai barang bukti hasil penggagalan penyelundupan dari Indonesia ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada triwulan I 2024.&nbsp; Penyitaan barang selundupan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bea Cukai Atambua.&nbsp; Proses Penyerahan barang bukti penggagalan penyelundupan dilaksanakan di Pos Satgas Pamtas RI- RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK yang berada di kawasan PLBN Wini, Kamis (25/4/2024) kemarin. Wakil Komandan (Wadan) Satgas Pamtas RI-RDTL sektor Barat Yonkav 6/NK Kapten Kav. Satria Dharmanugrah menyerahkan barang sitaan kepada Kepala Bea cukai Atambua yang diwakili Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Wilfridus Wila Kuji.&nbsp;&nbsp;Dalam momen ini, pegawai BNPP dihadiri oleh Kepala Sub Bagian (Kasubdit) Administrasi Umum (ADUM) PLBN Wini, Triwik Ratnadhi dan Kasubid Pengembangan Kawasan, Siprianus Padapili mewakili Kepala PLBN Wini, Don Gaspar. Triwik menjelaskan bahwa, barang bukti hasil penggagalan penyelundupan yang berada di bawah kuasa Bea Cukai, untuk sementara waktu diamankan di gudang sita Bea Cukai pada PLBN Wini sambil menunggu waktu pengiriman&nbsp;ke kantor Bea Cukai Atambua.&nbsp; "Sebelumnya, juga telah dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima barang bukti penggagalan penyelundupan," terang Triwik.&nbsp; Ia juga merinci, barang bukti penggagalan penyelundupan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 160 liter dan jenis Korosone atau minyak tanah.&nbsp; Selanjutnya minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yakni Napoleon 2 dus terdiri atas 24 botol;&nbsp;Habuck Anggur 2 dus terdiri atas 24 botol; dan King Napoleon 38 dus sebanyak 456 botol.&nbsp; "Barang bukti penggagalan penyelundupan lainnya adalah berbagai merek selop produk hasil tembakau, mi instan dan berbagai produk kebutuhan pokok lainnya," pungkasnya. Penulis : Triwik RatnadhiEditor : Binsar Marulitua

PLBN Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua adalah salah satu dari tujuh PLBN terpadu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 09 Mei 2017. PLBN Skouw merupakan satu dari dua pos batas Negara yang terletak di Provinsi Papua. Pos batas Negara lainnya adalah Sota yang terletak di Merauke dan direncanakan akan dibangun pada akhir tahun 2019.

PLBN Skouw

PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN ke delapan yang dibangun di perbatasan - perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw, selanjutnya menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. PLBN Sota dibangun dengan konsep yang terintegrasi antara bangunan komersial dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar dengan hunian.

PLBN Sota

PLBN Wini terletak di pesisir pantai utara tepatnya di Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang terhubung dengan Sakato, Oecusse RDTL. Untuk mencapai pos Wini, dapat ditempuh lewat Kefamenanu atau dari kota Atambua melalui pantai utara, dengan jarak yang berbeda pula yakni apabila melalui Kefamenanu maka jarak mencapai 200 Km, namun apabila dari Atambua langsung melewati pantai utara ke Wini, maka jarak tempuh mencapai 70 Km.

PLBN Wini

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran PLBN Motamasin memiliki nilai strategis untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan negara juga sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL.&nbsp;

PLBN Motamasin

Secara geografis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berada di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas PLBN Motaain 8,5 Hektare

PLBN Motaain

PLBN Badau diresmikan Presiden RI Tanggal 16 Maret 2017

PLBN Badau

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Menteri PUPR dan Gubernur Kalimantan Barat pada peresmian PLBN Entikong Tanggal 21 Desember 2016

PLBN Entikong

Pos Lintas Batas Negara Aruk, gerbang negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia di Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdekatan langsung dengan Kota Singkawang. Megahnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk dirancang dengan kombinasi etnik-modern.